Soroti SiLPA Rp592 Miliar, Gerindra Desak Evaluasi OPD Pemko Medan

 

Anggota DPRD Kota Medan, Fauzi menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Istimewa/Hastara.id 

MEDAN, HASTARA.ID — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu dibarengi kritik tajam terhadap rendahnya serapan anggaran dan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp592,22 miliar.

Pendapat akhir fraksi disampaikan juru bicara, Fauzi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Menurut Gerindra, pengelolaan APBD tidak boleh hanya mengejar capaian administrasi, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan APBD bukan sekadar soal serapan anggaran atau opini WTP, tetapi sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan warga, memperbaiki pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan,” kata Fauzi.

Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kali berturut-turut. Diingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan ukuran tunggal keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target. Sementara realisasi belanja mencapai Rp5,84 triliun atau baru 82,56 persen.

Gerindra menilai capaian tersebut menunjukkan masih adanya program yang belum berjalan optimal, terutama di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan anggaran rendah.

“SiLPA Rp592,22 miliar menunjukkan masih ada ruang besar untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan,” ujar Fauzi.

Fraksi Gerindra mendesak Pemko Medan segera mengevaluasi OPD dengan kinerja penyerapan rendah, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan evaluasi berbasis hasil agar anggaran tidak mengendap di akhir tahun.

Gerindra pun meminta ketergantungan terhadap dana transfer pusat dikurangi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat digitalisasi pajak, penataan retribusi, dan optimalisasi aset daerah.

Pemko juga didorong agar penggunaan SiLPA diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah serta membiayai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penanganan banjir, perbaikan jalan dan drainase, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan UMKM.

“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan,” tegas Fauzi. (has)