 |
| Wakil Gubernur Sumut, Surya diabadikan bersama direksi PT PPSU, sejumlah pimpinan OPD usai menutup penyelenggaraan PRSU 2026 pada Rabu (5/8). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Berakhirnya pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 tidak serta-merta menutup gelombang kritik terhadap penyelenggaraan agenda tahunan tersebut. Di tengah euforia konser penutupan yang menghadirkan sejumlah musisi nasional, DPRD Sumatera Utara justru meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PRSU.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, menilai PRSU 2026 belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai wadah promosi dan penggerak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, rendahnya tingkat kunjungan, minimnya transaksi di stan UMKM, hingga mahalnya harga tiket dan biaya sewa stan menjadi indikator bahwa penyelenggaraan tahun ini perlu dibenahi secara serius.
"PRSU memang ditutup dengan meriah karena ada konser band nasional. Tetapi kalau melihat perjalanan hampir satu bulan pelaksanaannya, persoalannya cukup banyak. Pengunjung sepi, UMKM mengeluh karena penjualan tidak sesuai harapan. Ini harus menjadi evaluasi besar-besaran," ujar Rudi, Rabu (5/8/2026).
Menurut Rudi, hal pertama yang harus dievaluasi adalah tingginya biaya sewa stan bagi pelaku UMKM yang disebut mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta per stan.
"Jangan sampai UMKM justru terbebani. PRSU seharusnya menjadi ruang untuk membantu mereka berkembang, bukan malah membuat biaya promosi semakin berat," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan harga tiket masuk yang dinilai terlalu tinggi sehingga mengurangi minat masyarakat untuk datang ke lokasi pameran.
"Kalau masyarakat enggan datang karena tiket mahal, otomatis UMKM di dalam juga kehilangan pembeli. Tolok ukur keberhasilan PRSU bukan hanya pemasukan penyelenggara, tetapi seberapa besar dampak ekonominya bagi masyarakat," ucapnya.
Rudi menegaskan, keberhasilan PRSU semestinya diukur dari meningkatnya transaksi pelaku usaha, promosi produk lokal yang efektif, serta bertumbuhnya ekonomi daerah, bukan sekadar kemeriahan hiburan.
Desak Evaluasi Direksi dan Komisaris
Komisi B DPRD Sumut juga meminta Gubernur Bobby Nasution turun tangan langsung membenahi pengelolaan PRSU apabila jajaran direksi dan komisaris dinilai tidak mampu melakukan perbaikan.
"Kalau memang ke depan tidak mampu memperbaiki penyelenggaraan, gubernur harus mengevaluasi direksi maupun komisarisnya. Jangan sampai keberadaan mereka justru menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Rudi.
Ia bahkan menilai absennya Bobby Nasution pada pembukaan maupun penutupan PRSU dapat menjadi sinyal adanya ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan ajang tersebut.
"Bisa saja gubernur memang tidak puas melihat kondisi PRSU. Selama hampir satu bulan pelaksanaan, beliau hanya sekali hadir, itu pun saat ada kunjungan anggota DPR RI. Ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi," katanya.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penilaian Rudi dan belum ada keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Utara mengenai alasan ketidakhadirannya maupun evaluasi terhadap penyelenggaraan PRSU.
Keluhan Warga Ramai di Medsos
Rudi mengaku menerima banyak keluhan masyarakat melalui media sosial terkait mahalnya harga tiket masuk, khususnya pada akhir pekan yang mencapai Rp75 ribu saat konser digelar. Ia mencontohkan salah satu keluhan warga yang mengaku mengurungkan niat mengunjungi PRSU setelah mengetahui harga tiket.
"Saya dan ponakan sudah sampai di loket. Begitu tahu tiket Rp75 ribu karena ada konser, kami langsung putar balik. Ponakan saya bilang, lebih baik nonton di bioskop," tulis seorang warganet dalam unggahan yang dikutip Rudi.
Menurutnya, penyelenggara perlu mempertimbangkan skema harga yang lebih ramah bagi masyarakat, termasuk menyediakan paket tiket keluarga atau tarif khusus agar minat berkunjung meningkat.
"Harus ada paket yang lebih terjangkau. Jangan sampai masyarakat sudah datang ke lokasi, tetapi batal masuk karena harga tiket terlalu mahal," ujarnya.
Rudi berharap seluruh masukan dari masyarakat dan DPRD menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar PRSU kembali pada tujuan awalnya sebagai ajang promosi, hiburan rakyat, sekaligus penggerak ekonomi daerah yang berpihak kepada pelaku UMKM. (has)
