![]() |
| Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus resmi melaporkan dugaan praktik KKN Bupati Maya Hasmita dalam pengaturan jabatan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu ke KPK. Istimewa/Hastara.id |
JAKARTA, HASTARA.ID — Dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyeret nama Bupati Maya Hasmita ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maya dilaporkan oleh koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), Kamis, 5 November 2026.
Pelaporan tersebut dilakukan bersamaan dengan aksi unjuk rasa jilid II di Gedung KPK. Koalisi mendesak lembaga antirasuah itu mengusut dugaan praktik KKN dalam penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.
Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, mengatakan laporan resmi telah disampaikan kepada KPK. Ia meminta lembaga antirasuah tersebut menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan.
"Sudah kita sampaikan laporan dengan resmi ke KPK terkait dugaan KKN pada pengaturan jabatan di Pemkab Labuhanbatu," ujar Sukri usai keluar dari Gedung Merah Putih KPK.
Menurutnya, dugaan persoalan tersebut harus diusut secara menyeluruh karena dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan serta mengganggu tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain bupati, koalisi tersebut juga melaporkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu, Syahbela Rusli Siregar.
Syahbela dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan serta dugaan praktik jual beli perizinan limbah pada sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
Atas laporan tersebut, GARANSI dan AMPPUH mendesak KPK memanggil dan memeriksa Bupati serta Kepala DLH Labuhanbatu guna mengklarifikasi berbagai dugaan yang disampaikan.
"KPK harus memanggil dan memeriksa Bupati dan Kepala DLH Kabupaten Labuhanbatu, demi berjalannya pemerintahan yang bersih dari KKN," tegas Sukri.
Ancam Terus Kawal
Sukri menegaskan, pelaporan ke KPK bukan akhir dari langkah koalisi. Pihaknya berkomitmen mengawal perkembangan pengaduan tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.
Ia juga menyatakan GARANSI dan AMPPUH siap memberikan data tambahan maupun informasi lain apabila dibutuhkan penyidik KPK untuk mendalami dugaan kasus tersebut. Sebelumnya, pada 22 Oktober 2026, kedua organisasi itu telah menggelar aksi unjuk rasa di KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti dugaan pelanggaran disiplin PNS yang melibatkan Kepala DLH Labuhanbatu Syahbela Rusli Siregar. Mereka juga mendesak KPK memeriksa Bupati Maya Hasmita terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta indikasi KKN dalam penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.
Sukri menyebut langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Laporan yang kami sampaikan hari ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung Asta Cita Bapak Presiden, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," katanya.
Ia memastikan pihaknya tidak akan berhenti pada laporan yang telah disampaikan. Aksi lanjutan juga disiapkan sebagai bentuk tekanan agar aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
"Tunggu saja nanti tanggal mainnya, Bang. Kami akan terus melakukan upaya desakan kepada APH agar persoalan ini dibuka secara terang benderang demi tegaknya hukum yang adil," pungkasnya. (red)
