-->

Dugaan Manipulasi dan Pemotongan Hasil Plasma Era Tor Ganda Mencuat, AMPP Desak Audit Independen

Sebarkan:

 

Ketua Aliansi Mahasiswa Paluta–Palas (AMPP), Arpan Hasibuan, menyoroti dugaan manipulasi data penerima dan penyimpangan distribusi hasil plasma era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda. Istimewa/Hastara.id 
MEDAN, HASTARA.ID — Persoalan pengelolaan dan distribusi hasil plasma perkebunan kelapa sawit era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda terus menuai polemik. Aliansi Mahasiswa Paluta–Palas (AMPP) mengungkap sejumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan manipulasi data penerima plasma, pemotongan hasil hingga transaksi atau pengalihan kepentingan dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

AMPP menilai, persoalan tersebut tidak boleh luput dari perhatian di tengah menguatnya tuntutan sejumlah pihak terkait penyelesaian lahan plasma melalui Komisi III DPR RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua AMPP, Arpan Hasibuan, mengingatkan agar perjuangan atas nama masyarakat tidak hanya diarahkan kepada persoalan lahan, tetapi juga harus menyentuh transparansi pengelolaan dan penyaluran hasil plasma yang selama ini menjadi hak ekonomi masyarakat.

Pihaknya menerima sejumlah pengaduan serius yang perlu ditelusuri, mulai dari dugaan pencatutan atau manipulasi nama penerima plasma, pemotongan hasil plasma, penjualan pola PIR, hingga dugaan tidak disalurkannya hak kepada masyarakat yang tercatat sebagai peserta penerima plasma.

Sejumlah pihak turut menjadi perhatian AMPP dan diminta memberikan klarifikasi. Di antaranya Tongku Khalik dan rekan-rekannya terkait dugaan manipulasi data penerima plasma; Batara Kurnia yang disebut sebagai perwakilan Koperasi Sosa Satahi terkait dugaan transaksi atau pengalihan kepentingan koperasi kepada PT Torus Ganda; serta Edison dari Kecamatan Ujung Batu yang disoroti terkait dugaan pemotongan hasil plasma dan penjualan pola PIR.

AMPP menegaskan, seluruh informasi tersebut masih berupa pengaduan dan dugaan yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, audit, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

"Kami mempertanyakan, atas dasar apa sejumlah pihak begitu lantang memperjuangkan lahan plasma, sementara dugaan persoalan manipulasi data penerima, pemotongan hasil plasma, dan penjualan pola PIR justru belum dibuka secara transparan? Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan tameng perjuangan, sementara hak ekonominya diduga dipermainkan oleh pihak-pihak yang selama ini berada dalam lingkaran pengelolaan plasma," ujar Arpan kepada wartawan, Kamis (5/11/2026). 

Atas persoalan tersebut, AMPP mendesak PT APN Regional Head Sumut II membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi plasma. Dokumen yang diminta meliputi daftar nominatif penerima, rincian penyaluran hasil, mekanisme dan dasar pemotongan, serta seluruh dokumen transaksi maupun pengalihan dalam pola PIR.

Tidak hanya itu, AMPP juga mendesak dilakukannya audit independen terhadap KPKS Bukit Harapan I di Kecamatan Ujung Batu, KPKS Bukit Harapan II di Kecamatan Simangambat, serta kelompok tani di Kecamatan Huristak. Audit tersebut penting untuk memastikan siapa saja yang benar-benar berhak menerima plasma, berapa hasil yang seharusnya diterima, berapa potongan yang diberlakukan, dan ke mana aliran dana hasil plasma selama ini.

"Jangan hanya menuntut perusahaan membuka persoalan lahan. Buka juga persoalan pengelolaan plasma! Siapa yang memotong, siapa yang menikmati, siapa yang namanya dicatut, dan siapa yang selama ini tidak menerima haknya? Masyarakat berhak mengetahui semuanya. Perjuangan atas nama rakyat tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban!" tegasnya.

AMPP turut meminta seluruh pihak yang disebutkan tidak menghindar dari persoalan tersebut dan bersedia memberikan klarifikasi terbuka disertai bukti-bukti pendukung. Aliansi menilai, mekanisme penyaluran hasil plasma yang saat ini diterapkan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yakni melalui rekening masing-masing anggota peserta plasma, dapat menjadi acuan transparansi agar hak masyarakat diterima langsung oleh pihak yang berhak.

Lebih jauh pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan distribusi hasil plasma tersebut kepada kepolisian, baik di tingkat Polres maupun Mabes Polri.

"Kami akan menempuh langkah hukum. Jangan sampai terjadi fenomena maling teriak maling. Sebab, salah satu kelompok yang paling dirugikan akibat persoalan pengelolaan plasma era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda adalah generasi muda dan mahasiswa. Kami tidak ingin persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban," pungkas Arpan. (red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini