 |
| Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT), Muslim Simbolon. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT), Muslim Simbolon, menginisiasi langkah konsolidasi besar seluruh panitia pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Sumatera Utara. Targetnya tegas: mendorong usulan DOB masuk dalam agenda perencanaan pembangunan nasional, khususnya penataan wilayah.
Muslim menyatakan, pihaknya segera mengundang seluruh panitia pemekaran—meliputi Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Pantai Timur—untuk duduk bersama menyusun strategi kolektif sebelum bergerak ke Jakarta.
“Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat, maka kita harus satu barisan,” tegas Muslim kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, konsolidasi lintas wilayah menjadi krusial di tengah masih berlakunya moratorium pemekaran daerah. Dalam situasi tersebut, satu-satunya celah adalah memastikan seluruh usulan DOB dari Sumatera Utara terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
“Target kita jelas, masuk dulu dalam rencana strategis penataan wilayah. Dari situ baru terbuka peluang pencabutan moratorium,” ujarnya.
Muslim mengklaim, sinyal positif dari pemerintah pusat mulai terlihat. Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, ia menyebut kajian akademik pemekaran Sumatera Pantai Timur mendapat respons konstruktif. Salah satu indikator yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi yang mencapai 7,2 persen—di atas rata-rata nasional 5,4 persen.
“Kalau pertumbuhan di atas nasional, itu menunjukkan kelayakan ekonomi yang kuat,” katanya.
Ia juga mengaku diarahkan untuk melanjutkan komunikasi ke Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kementerian Dalam Negeri guna memperkuat aspek perencanaan. Meski demikian, Muslim menekankan bahwa faktor teknokratis bukan satu-satunya penentu. Dimensi politik dinilai menjadi kunci dalam mendorong realisasi pemekaran.
“Ini bukan lagi soal wilayah masing-masing, tapi bagaimana Sumatera Utara bisa berbicara dengan satu suara di hadapan pemerintah pusat,” ujarnya.
Saat ini, empat usulan DOB—Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias—telah diajukan ke pemerintah pusat. Namun tanpa orkestrasi yang solid, peluang realisasinya dinilai tetap terbatas.
Upaya memperkuat dukungan daerah, KP2SPT juga membuka opsi dialog dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, guna menyelaraskan arah kebijakan pemekaran dengan visi pembangunan daerah.
Muslim menegaskan, pemekaran bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik.
“Penataan wilayah adalah kunci percepatan pembangunan. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pemekaran daerah,” katanya.
Ia menargetkan undangan resmi kepada seluruh panitia pemekaran segera dikirim dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi besar sebelum langkah bersama menuju pemerintah pusat ditempuh. (rel)
