 |
| Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo Pardede mengapresiasi raihan Opini WTP Pemko Medan enam kali beruntun dalam rapat paripurna di gedung dewan pada Senin (15/6/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Kota Medan kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna yang mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta para camat.
Apresiasi disampaikan salah satunya oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Salomo Tabah Ronal Pardede. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa Pemko Medan mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemko Medan atas keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Salomo dalam sidang paripurna.
 |
| Para pejabat struktural di lingkungan Pemko Medan menghadiri rapat paripurna DPRD Medan. Istimewa/Hastara.id |
Jangan Berpuas Diri
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa raihan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurut mereka, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
Salomo menekankan perlunya langkah-langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar seperti parkir, reklame, dan pemanfaatan aset daerah.
“Pemko Medan harus mampu memaksimalkan potensi PAD melalui kebijakan yang terukur dan inovatif. Sektor parkir, reklame, hingga aset daerah perlu dikelola lebih optimal agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin meningkat,” tegasnya.
Selain Fraksi Gerindra, seluruh fraksi di DPRD Kota Medan turut menyampaikan pandangan umum dan masukan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai catatan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Wakil Wali Kota Medan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Rapat paripurna itu sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. (has/rel)
