 |
| Penampakan SPPG Medan Denai Binjai II diduga belum memberikan hak pekerja selama dua pekan. Para pekerja atau relawan mempertanyakan status dapur yang disebut sempat berstatus suspend dari BGN. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Nasib 47 relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Denai Binjai II menjadi sorotan. Para relawan mengaku belum menerima pembayaran setelah bekerja selama dua pekan di dapur MBG yang berlokasi di Jalan Raya Menteng Gang Benteng No.34A, Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Salah seorang relawan berinisial RS mengatakan, para relawan sebelumnya dijanjikan akan menerima pembayaran atas pekerjaan mereka. Namun, hingga kini hak tersebut belum diterima.
RS menyebut, para relawan bekerja sejak 24 Agustus hingga 4 September 2026. Sehari setelahnya, tepat 5 September 2026, operasional dapur dihentikan.
“Kami selaku relawan bingung mau mengadu ke mana. Kepala SPPG mengelak dan mengarahkan kami untuk menuntut ke Bu Srijati Pohan,” ujar RS.
Persoalan menjadi lebih serius karena para relawan menyebut dapur tersebut sebelumnya telah berstatus suspend dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, menurut keterangan mereka, para relawan tetap diminta bekerja selama dua pekan sebelum operasional dapur akhirnya dihentikan.
Para relawan mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran mereka selama periode tersebut.
Dapur MBG Medan Denai Binjai II diketahui berada di bawah naungan Yayasan Parasanda Bumi Pertiwi (Prabu Foundation) yang dipimpin H. Asep Muhargono.
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Medan Denai Binjai II, Andriko Nuwari Asisi, ST, disebut mengarahkan persoalan pembayaran tersebut kepada Srijati Pohan. Namun, hingga berita ini ditulis, upaya wartawan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai status dapur maupun pembayaran 47 relawan belum memperoleh jawaban.
Desak Pengelola Bertanggung Jawab
Sekretaris Lembaga Masyarakat Pemantau Makan Bergizi Gratis (LMP MBG), H. Said Siregar, mendesak pihak yayasan dan pengelola SPPG segera menyelesaikan persoalan pembayaran terhadap 47 relawan tersebut.
Menurut Said, para relawan telah menjalankan tugas selama dua pekan sehingga harus mendapatkan kepastian mengenai hak mereka.
“Kami minta supaya 47 relawan yang belum dibayar gajinya segera diselesaikan. Jangan sampai nasib mereka terkatung-katung,” tegas Said.
Selain persoalan pembayaran, Said juga mempertanyakan informasi mengenai status suspend dapur tersebut.
“Kami minta supaya BGN mengusut perkara ini. Kenapa bisa berjalan padahal dalam keadaan di-suspend?” katanya.
Kasus ini kemudian tidak hanya menyangkut persoalan pembayaran relawan, tetapi juga mempertanyakan mekanisme pengawasan operasional SPPG.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan, Donal Simanjuntak, yang berada di bawah naungan BGN, telah dihubungi wartawan untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi melalui telepon belum mendapat respons. (red)
