Kasus Malaria di Sumut Masih Tinggi, Target Eliminasi 2030 Terancam Gagal

 

Foto ilustrasi berita bahwa nyamuk sebagai salah satu faktor yang menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah dengue (DBD). Istimewa 

MEDAN, HASTARA.ID — Kasus malaria di Sumatera Utara pada awal 2026 ini masih tinggi, sekaligus memunculkan sorotan serius terhadap kinerja Dinas Kesehatan Sumut dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Meski pemerintah mengklaim telah memiliki berbagai kebijakan strategis, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam penanganan.

Berdasarkan data Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 536 kasus positif malaria di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, satu kasus kematian dilaporkan terjadi di Kabupaten Dairi. Di wilayah itu sendiri, ditemukan 46 kasus positif malaria dalam periode yang sama, dengan satu di antaranya berujung kematian.

Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rizal, mengakui bahwa malaria masih menjadi persoalan serius, khususnya di daerah dengan risiko tinggi seperti Dairi.

“Memang kasus malaria ini masih menjadi tantangan bagi kami, terutama di wilayah tertentu. Kami terus berupaya memperkuat deteksi dini dan memastikan penanganan berjalan sesuai standar,” ujarnya menjawab wartawan, Jumat (24/4/2026).

Meningkatnya kasus ini justru memunculkan pertanyaan terkait efektivitas langkah-langkah yang telah dijalankan pemerintah selama ini. Terlebih pemerintah pusat telah menetapkan roadmap eliminasi malaria sejak 2014 dengan target bebas malaria pada 2030. Program ini menargetkan setiap kabupaten/kota secara bertahap memperoleh sertifikat eliminasi.

Di atas kertas, berbagai kebijakan teknis telah disiapkan, mulai dari penguatan diagnostik, pengobatan sesuai standar, hingga surveilans yang disebut sebagai langkah paling masif. Selain itu, distribusi kelambu dan promosi kesehatan juga terus digencarkan.

Sayangnya realitas di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Penemuan kasus yang masih tinggi serta adanya korban jiwa mengindikasikan masih lemahnya deteksi dini dan penanganan di tingkat akar rumput.

Hamid Rizal sendiri menegaskan bahwa pihaknya telah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk lebih aktif dalam pengendalian malaria.

“Surveilans menjadi kunci. Kami mendorong Dinas Kesehatan, Puskesmas hingga kader untuk aktif menemukan kasus, melakukan penyelidikan epidemiologi, dan meningkatkan kualitas data,” katanya.

Pernyataan tersebut tentu belum menjawab persoalan utama, yakni sejauh mana pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan di lapangan. Apalagi khusus untuk daerah berisiko tinggi seperti Dairi, Dinkes Sumut mengklaim telah melakukan langkah-langkah penguatan seperti memastikan ketersediaan obat hingga ke wilayah terpencil, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan.

“Kami juga memastikan obat tersedia dan tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan khusus agar penanganan lebih optimal,” ujar Hamid. (has)