-->

Anak Buahnya Terlibat Bentrok dengan Para Kepling, Rico Waas Didesak Copot Kasatpol PP Muhammad Yunus

Sebarkan:

 

Kolase foto Wali Kota Medan, Rico Waas dengan Kasatpol PP Muhammad Yunus dan Kabid P2D, Albena Boang Manalu dengan latar belakang Balai Kota Medan. Istimewa/Hastara.id 

MEDAN, HASTARA.ID — Kericuhan antara para kepala lingkungan (kepling) dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan di Lapangan Merdeka menjadi catatan serius bagi pemerintahan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas. Insiden yang terjadi dalam rangkaian Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2026/2027 itu bukan sekadar persoalan ketidakdisiplinan peserta apel, tetapi juga menyangkut etika aparatur, profesionalisme penggunaan kewenangan hingga tanggung jawab pimpinan organisasi.

Direktur Eksekutif Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Redison Simarmata, menilai peristiwa tersebut merupakan ironi sekaligus ujian serius bagi kepemimpinan Rico Waas dalam menegakkan akuntabilitas pemerintahan.

Menurutnya, kegiatan yang semestinya mencerminkan kesiapan, kedisiplinan, dan soliditas aparatur pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana justru diwarnai ketegangan hingga aksi saling dorong antara sesama unsur pemerintahan.

"Persoalan ini tidak layak direduksi menjadi pertengkaran antaraparat atau sekadar pelanggaran tata tertib apel. Di balik aksi saling dorong tersebut terdapat persoalan lebih mendasar, yakni etika aparatur, profesionalisme penggunaan kewenangan, kapasitas pengendalian organisasi, dan tanggung jawab kepemimpinan birokrasi," tegas Kristian menjawab wartawan di Medan, Senin (16/11/2026). 

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, pihak Satpol PP melalui Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (P2D), Albena Boang Manalu, menyebut sejumlah kepling tidak disiplin karena merokok, duduk di taman, serta keluar-masuk barisan meskipun telah berulang kali ditegur. Namun, dari sisi lain, seorang kepling menyebut ketegangan bermula ketika petugas menarik peserta yang sedang menunggu apel. Bahkan, muncul pemberitaan mengenai dugaan penggunaan alat komunikasi handy talky (HT) untuk memukul peserta.

Kristian menegaskan, dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Penegakan disiplin tidak pernah membenarkan tindakan arogan dan tidak proporsional. Aparat memang memiliki kewenangan menertibkan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan dengan etika, profesionalisme, dan pengendalian diri. Inspektorat harus segera turun tangan," ujarnya.

Ia juga menyoroti keterlibatan Albena dalam dinamika saling dorong sebagaimana video yang sudah viral di media sosial. Menurutnya, pejabat struktural semestinya tampil sebagai pengendali konflik, bukan justru menjadi bagian dari ketegangan. Semakin besar kewenangan yang melekat pada jabatan, semakin besar pula tuntutan keteladanan dan kemampuan mengendalikan diri.

"Ketegasan tanpa etika hanya akan mengubah kewenangan publik menjadi praktik kekuasaan yang kehilangan legitimasi," katanya.

Kasatpol PP Tak Boleh Lepas Tangan

Lebih jauh, Kristian mengingatkan agar evaluasi tidak berhenti pada pejabat bidang maupun personel yang terlibat langsung. Tanggung jawab Kepala Satpol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, juga harus menjadi bagian penting dari pemeriksaan.

Dalam perspektif administrasi publik, pimpinan organisasi memiliki tanggungjawab pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta pengendalian terhadap institusi yang dipimpinnya. Memang, kesalahan bawahan tidak serta-merta menjadi kesalahan pribadi pimpinan. Namun, apabila ditemukan kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian organisasi, hal tersebut merupakan persoalan manajerial yang harus dipertanggungjawabkan.

Kristian turut mengingatkan adanya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Menurutnya, regulasi tersebut telah memuat prinsip koordinasi, pengendalian tindakan oleh pimpinan lapangan, serta pelaporan hasil kegiatan yang ditandatangani Kepala Satpol PP dan disampaikan kepada wali kota.

"Artinya, ukuran profesionalisme dan tanggung jawab organisasi sebenarnya sudah tersedia. Pertanyaannya, apakah standar tersebut benar-benar dijalankan dalam peristiwa di Lapangan Merdeka?" ungkapnya.

Karena itu, Kristian mendesak Wali Kota Rico Waas tidak cukup hanya meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat. Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan untuk mengungkap kronologi dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun etika.

Ia meminta Inspektorat Kota Medan memeriksa rekaman kejadian, meminta keterangan saksi dari kedua belah pihak, menelusuri instruksi komando, serta menguji kesesuaian tindakan personel dengan SOP yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar untuk mengevaluasi Albena Boang Manalu maupun Muhammad Yunus sesuai tingkat tanggungjawab masing-masing.

"Evaluasi terhadap Kasatpol PP bukan tuntutan emosional, melainkan konsekuensi logis dari prinsip institutional accountability. Jika pimpinan tidak mampu memastikan jajaran yang dipimpinnya bekerja secara profesional, kapasitas kepemimpinannya patut dipertanyakan," tegasnya.

Kristian bahkan meminta wali kota berani mengevaluasi Muhammad Yunus dari jabatan Kasatpol PP apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kegagalan serius dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian organisasi.

"Tentunya, penataan jabatan harus tetap mengikuti ketentuan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dan prosedur yang berlaku," kata dia. 

Harus Bertanggung Jawab

Meski demikian, Kristian mengingatkan agar persoalan ini tidak hanya diarahkan kepada Satpol PP. Para kepling juga harus bertanggung jawab menjaga kedisiplinan sebagai bagian dari aparatur pemerintahan. Ketidakdisiplinan peserta apel tidak dapat dijadikan pembenaran bagi penggunaan tindakan fisik yang tidak proporsional.

"Prinsip hukum dan etika harus berlaku setara. Mereka yang ditertibkan wajib disiplin, sementara aparat yang menjalankan penertiban juga wajib bertindak sesuai aturan. Tidak boleh ada standar ganda dalam pemerintahan," katanya.

Ia menilai, pemerintahan demokratis membutuhkan aparatur yang tunduk pada hukum, transparan, terbuka terhadap kritik, serta bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. Birokrasi yang sehat, lanjutnya, tidak dibangun melalui ketakutan melainkan melalui integritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurut Kristian, kesiapsiagaan menghadapi bencana semestinya dimulai dari kesiapan pemerintah membenahi dirinya sendiri. Sebab, sulit bagi masyarakat menaruh kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah melindungi mereka apabila aparatur di dalamnya justru gagal menyelesaikan persoalan internal secara dewasa dan profesional.

"Wali Kota Medan sekarang menghadapi ujian kepemimpinan. Jangan biarkan peristiwa ini berakhir sebagai kegaduhan sesaat yang kemudian dilupakan ketika perhatian publik beralih," ujarnya.

Ia pun berharap insiden tersebut menjadi momentum pembenahan internal Satpol PP, evaluasi terhadap pejabat yang terbukti tidak memenuhi standar etik dan profesionalisme, serta penguatan sistem pengawasan birokrasi di lingkungan Pemko Medan.

"Sebab, kewibawaan pemerintah tidak lahir dari kerasnya aparat menertibkan masyarakat, tetapi dari kemampuannya menertibkan kekuasaan dan aparatur di dalam tubuh pemerintahannya sendiri," pungkas Kristian. (has)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini