 |
| Direktur PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Utara, Khairul Anwar Hasibuan, mengecam pernyataan Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, Budiman Simanjuntak terkait kasus dugaan pengeroyokan petugas zakat di kawasan CFD Medan. Hasby/Hastara.id |
Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia Cabang Sumatera Utara menilai keterangan Budiman yang menyebut peristiwa tersebut bermula dari senggolan antara petugas zakat dan pengendara sepeda motor berpotensi menyesatkan opini publik. Bahkan, pernyataan itu dinilai justru terkesan membela pihak terduga pelaku.
"Seorang Wakasat Reskrim seharusnya berdiri di atas fakta dan alat bukti, bukan mengeluarkan pernyataan yang terkesan seperti pengacara para pelaku pengeroyokan," tegas Direktur PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Utara, Khairul Anwar Hasibuan, SH, MH kepada wartawan di Sekretariat Forum Zakat (FOZ) Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
Khairul menegaskan, korban berinisial RK merupakan petugas IZI yang diduga mengalami kekerasan secara bersama-sama oleh empat orang. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Medan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/4909/XI/2026/SPKT/Polrestabes Medan tertanggal 8 November 2026.
Menurutnya, terdapat sejumlah fakta yang tidak sesuai dengan keterangan Wakasat Reskrim. Salah satunya mengenai awal mula kejadian di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, lokasi kegiatan Car Free Day (CFD).
Berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi, RK saat itu sedang berdiri menggalang dana di depan Kantor Harian Analisa. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor melintas dan menabraknya dari samping hingga korban terjatuh dan kacamatanya pecah.
"Jadi bukan sekadar senggolan seperti yang disampaikan Wakasat Reskrim. Korban ditabrak saat sedang menjalankan tugas penggalangan dana di kawasan CFD yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor," ungkap Khairul.
Ia juga membantah adanya narasi yang seolah-olah menempatkan RK sebagai pihak yang memancing keributan. Menurutnya, keterangan korban dan saksi-saksi justru mengungkap dugaan pemukulan secara bersama-sama terhadap RK.
Advokat Muhammad Salim, SH, MH, yang turut mendampingi korban dalam proses pemeriksaan, menyebut RK mengalami beberapa kali serangan hingga mengalami luka di bagian mata dan lebam pada wajah serta tubuhnya.
"Fakta yang kami sampaikan berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi. Korban dipukuli beberapa kali secara bersama-sama. Karena itu, sangat keliru apabila peristiwa ini kemudian digambarkan seolah-olah korban yang memancing keributan," ujarnya.
Soroti Pertemuan di Polrestabes
Kritik terhadap Wakasat Reskrim juga berkaitan dengan pertemuan yang difasilitasi Polrestabes Medan pada Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, RK didampingi kuasa hukumnya Ramlan Damanik, SH, MH, Muhammad Salim, SH, MH, dan Meldio Rijuanda, SH. Sementara dari pihak terduga pelaku hanya hadir dua orang berinisial U dan F.
Pertemuan dipimpin Budiman Simanjuntak dan dihadiri sejumlah penyidik Polrestabes Medan serta seorang personel Polsek Medan Barat. Dalam kesempatan itu, Budiman menyampaikan bahwa Polrestabes Medan telah menerima laporan polisi dari RK. Sementara Polsek Medan Barat juga menerima laporan dari salah seorang terduga pelaku berinisial U.
Pihak kepolisian kemudian meminta keterangan masing-masing pihak dan menyarankan agar persoalan diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian. Namun, kuasa hukum korban menyatakan belum dapat mempertimbangkan perdamaian karena proses penyelidikan belum berjalan. Selain itu, dua terduga pelaku lainnya belum hadir dalam pertemuan tersebut.
Kuasa hukum juga menyoroti sikap dua orang yang hadir karena dinilai tidak menunjukkan penyesalan ataupun menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Sebaliknya, mereka justru menyampaikan bahwa telah membuat laporan polisi terhadap korban.
Berpotensi Kriminalisasi
Khairul menilai pernyataan Wakasat Reskrim yang disampaikan ke ruang publik sebelum seluruh fakta dan alat bukti diuji secara menyeluruh berpotensi merugikan posisi korban dalam mencari keadilan. Apalagi, menurutnya, pemeriksaan dan klarifikasi terhadap korban serta sejumlah saksi baru diselesaikan pada Selasa (10/11/2026) malam.
"Bagaimana mungkin seorang pejabat yang membawahi penyidik sudah menyampaikan kesimpulan ke publik, sementara pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi baru selesai? Seharusnya semua fakta, termasuk rekaman video dan keterangan saksi, diperiksa terlebih dahulu," tegasnya.
PAHAM juga mempersoalkan perbedaan penyebutan identitas dalam pemberitaan. Khairul menilai penyebutan nama korban secara terbuka, sementara pihak terduga pelaku tidak disebutkan identitasnya, menunjukkan ketidakproporsionalan dalam penyampaian informasi kepada publik. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum serta prinsip praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak.
Desak Kapolrestabes Evaluasi
Atas persoalan tersebut, PAHAM mengecam dugaan kekerasan terhadap RK dan mendesak Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvijn Simanjuntak segera mengambil langkah tegas. Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan, yakni mengusut tuntas dugaan pengeroyokan, segera memproses hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mengevaluasi Wakasat Reskrim Polrestabes Medan terkait pernyataannya yang dinilai tidak objektif.
PAHAM juga meminta Kapolrestabes Medan mengawasi secara ketat penanganan laporan yang dibuat korban maupun laporan tandingan di Polsek Medan Barat agar tidak berkembang menjadi upaya kriminalisasi terhadap korban.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada kuasa hukum, RK mengaku awalnya berusaha meminta pertanggungjawaban pengendara sepeda motor yang menabraknya hingga menyebabkan kacamata miliknya pecah. Namun, situasi kemudian memanas. Saat korban bersitegang dengan pengendara tersebut, dua orang lainnya disebut datang dari arah belakang, turun dari sepeda motor, lalu memukuli korban hingga mengalami luka di bagian mata dan wajah.
Di tengah kejadian, seorang pria berinisial U disebut sempat menawarkan penggantian kacamata sebesar Rp1 juta, bahkan kemudian menyebut angka Rp2 juta jika korban datang ke rumahnya. Korban mengaku meminta agar penggantian dilakukan langsung di lokasi. Namun, setelah terjadi adu mulut, korban kembali mendapat serangan dan disebut ditendang oleh U.
Tidak berhenti di situ, korban mengaku kembali dipukuli di sekitar lokasi dekat sebuah gerai Indomaret. Dalam kondisi mengalami luka, RK kemudian berusaha mencari perlindungan ke pos polisi di sekitar Bank BCA. Namun, menurut pengakuannya, petugas mengarahkannya ke polsek terdekat.
Setelah mendatangi Polsek Medan Timur, korban diarahkan ke Polsek Medan Barat karena lokasi kejadian bukan wilayah hukumnya. RK mengaku sempat ditawari pilihan mediasi atau membuat laporan polisi. Setelah proses komunikasi dengan pihak terduga pelaku tidak membuahkan hasil, korban kemudian menjalani olah tempat kejadian perkara (TKP).
Korban selanjutnya mendatangi Polrestabes Medan hingga akhirnya membuat laporan polisi sebagaimana tercantum dalam tanda penerimaan laporan tertanggal 8 November 2026. PAHAM menegaskan, perkara ini tidak boleh berhenti pada narasi saling lapor ataupun didorong menuju perdamaian sebelum fakta hukum terungkap.
"Jangan sampai orang yang datang untuk menjalankan tugas sosial menggalang zakat justru menjadi korban kekerasan, kemudian harus berjuang lagi menghadapi narasi yang merugikan dirinya. Kami meminta kepolisian bekerja profesional, transparan, dan objektif. Tegakkan hukum berdasarkan bukti, bukan asumsi," pungkas Khairul. (has)
