Pemkab Taput Pertahankan Opini WTP ke-12 Berturut-turut, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan

 

Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat diabadikan bersama usai menerima LHP dengan opini WTP ke-12 berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat (29/5/2026). Diskominfo Taput/Hastara.id

TAPUT, HASTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Taput berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang kepada Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).

Penyerahan LHP turut disaksikan Ketua DPRD Taput, Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Josua Hutabarat.

Capaian ini menegaskan konsistensi Pemkab Taput dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Raihan WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi indikator kuat bahwa tata kelola anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam sambutannya, Bupati Jonius menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumut beserta tim auditor yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Kami bersyukur atas raihan opini WTP yang ke-12 secara berturut-turut ini. Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga akuntabilitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPD Kabupaten Taput per 31 Desember 2025 dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penilaian tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, hingga perubahan ekuitas yang telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah melalui pengujian ketat terhadap empat aspek utama pemeriksaan.

“Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi,” ucapnya.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 12 kali berturut-turut menjadi catatan positif bagi Pemkab Taput sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bonapasogit. (os)