 |
| Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan bersama Anggota Komisi X DPR, Sabam Sinaga menghadiri workshop implementasi digitalisasi pembelajaran di Abe Hotel, Siborongborong, Senin (4/5/2026). Diskominfo Taput/Hastara.id |
TAPUT, HASTARA.ID — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya mempercepat transformasi pendidikan berbasis digital, seiring dorongan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di era teknologi.
Penegasan itu mengemuka dalam workshop bertajuk “Implementasi Digitalisasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Mengajar” di Abe Hotel, Siborongborong, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini melibatkan Komisi X DPR RI, perwakilan Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta ratusan guru SMP dan SMA/SMK se-Tapanuli Utara.
Wakil Bupati Taput, Deni Parlindungan Lumbantoruan, saat membuka kegiatan menekankan bahwa teknologi tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas pendidikan.
“Teknologi sudah kita kuasai. Tantangannya kini bagaimana memanfaatkannya secara maksimal untuk mendongkrak mutu pendidikan. Guru harus adaptif, berpikir kritis, dan tetap menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter peserta didik,” ujarnya.
Menurut Deni, tantangan paling mendesak terletak pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik. Ia menilai literasi digital guru harus terus diperkuat agar tidak tertinggal dari peserta didik yang kian cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Ia juga mengingatkan pentingnya kecakapan menyaring informasi di ruang digital guna menangkal hoaks dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang sehat, cerdas, serta berbasis data valid.
Anggota Komisi X DPR, Sabam Sinaga, memastikan pemerintah pusat akan mengawal transformasi digital pendidikan agar berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan guru.
“Kualitas Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas guru. Karena itu, anggaran pendidikan 20 persen harus tepat sasaran dan berdampak nyata, termasuk melalui peningkatan kuota Program Indonesia Pintar,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tengah difokuskan pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan, kepastian status, serta perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.
Workshop ini menjadi sinyal kuat bahwa digitalisasi pendidikan bukan lagi opsi, melainkan keniscayaan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu melahirkan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan kompetitif di tengah perkembangan pesat teknologi, termasuk kecerdasan buatan. (os)
