 |
| Kolase foto Wakil Ketua Bidang Sutrisno Pangaribuan dengan Gibran Rakabuming Raka. Sutrisno menegaskan meski Gibran mundur sebagai wapres, proses pemakzulan harus tetap dilakukan. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI pada Kamis (12/11/2026) menuai sorotan politik. Pengunduran diri tersebut dinilai tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari proses konstitusional pemakzulan yang tengah didorong melalui DPR RI.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden memang merupakan hak konstitusional. Namun, hak tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan hukum maupun menghentikan proses politik ketatanegaraan yang sedang berjalan.
Menurut Sutrisno, Gibran harus menyampaikan alasan pengunduran dirinya secara jelas, rinci, dan terbuka kepada publik. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui persoalan yang melatarbelakangi keputusan putra sulung Joko Widodo tersebut.
Ia menyoroti kemungkinan pengunduran diri Gibran berkaitan dengan persoalan dokumen ijazah yang sebelumnya menjadi perdebatan dalam proses hukum. Jika alasan tersebut berkaitan dengan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau sederajat, serta putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai tidak sahnya surat keterangan pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendaftaran calon wakil presiden, menurut Sutrisno, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius.
"Jika alasan pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR RI berkaitan dengan persoalan tersebut, dokumen pengunduran diri itu dapat dijadikan bukti untuk membuat laporan polisi terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sejak pendaftaran di KPU," katanya kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Tidak Dihentikan
Lebih jauh, Sutrisno menegaskan, rencana pengunduran diri Gibran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI.
Ia bahkan menilai pengunduran diri tersebut berpotensi menjadi siasat untuk menghindari pemakzulan. Karena itu, proses konstitusional yang telah berjalan di DPR harus tetap dilanjutkan hingga mencapai tahapan Sidang Istimewa MPR RI.
Menurut dia, terdapat perbedaan mendasar antara pengunduran diri atas kemauan sendiri dan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional. Ia menginginkan Gibran tidak sekadar mengundurkan diri, tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme pemakzulan apabila terdapat dasar konstitusional yang memenuhi syarat.
Sutrisno juga berpandangan bahwa apabila pengunduran diri Gibran dilatarbelakangi persoalan hukum, bukan karena ketidakmampuan menjalankan tugas, sakit, atau berhalangan tetap, persoalan hukum tersebut tidak boleh berhenti hanya karena yang bersangkutan melepaskan jabatan.
Tak hanya mendesak proses hukum dan politik tetap berjalan, Sutrisno juga meminta Gibran segera melepaskan seluruh fasilitas negara yang melekat pada jabatan wakil presiden apabila benar-benar memutuskan mengundurkan diri.
Fasilitas tersebut antara lain kendaraan dinas berpelat nomor RI 2, rumah jabatan, serta berbagai fasilitas kenegaraan lainnya yang selama ini digunakan oleh Gibran dan keluarganya.
Menurut Sutrisno, pengunduran diri harus disertai konsekuensi nyata. Seseorang yang menyatakan tidak lagi bersedia menduduki jabatan wakil presiden semestinya juga tidak terus menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pengunduran diri presiden dan wakil presiden dijamin konstitusi, dengan seluruh konsekuensi hukum yang ditimbulkannya," tegasnya. (rel/has)
