 |
| Kolase foto Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Kajati Sumut Muhibuddin menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nazir masjid di Gedung Serbaguna TP PKK Jalan Rotan, Medan, Kamis (12/11/2026). Istimewa/Hastara.id |
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Muhibuddin. Ia meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas segera membentuk tim khusus percepatan untuk menuntaskan persoalan sertifikasi tanah wakaf dan tanah rumah ibadah dengan target penyelesaian dalam waktu satu tahun.
Demikian disampaikan Muhibuddin saat bersama Rico Waas menyerahkan 17 sertifikat tanah wakaf masjid kepada para nazir di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Jalan Rotan, Kecamatan Medan Petisah.
Muhibuddin mengungkapkan, dari sekitar 1.300 bidang tanah wakaf yang tercatat di Kota Medan, sebanyak 1.100 bidang telah terdaftar. Artinya, masih terdapat sekitar 200 bidang yang membutuhkan penanganan lebih lanjut agar memperoleh kepastian hukum.
"Ini harus kita susun strateginya. Buat timeline agar dalam waktu satu tahun persoalan tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat diselesaikan. Jangan sampai nazir yang menjalankan amanah wakaf justru dibiarkan menghadapi gugatan atau persoalan hukum sendirian," tegasnya.
Menurut Muhibuddin, pengamanan aset wakaf bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga amanah para pewakaf agar tanah yang telah diserahkan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan awalnya.
Ia juga menegaskan, perlindungan aset keagamaan tidak boleh hanya berfokus pada tanah wakaf umat Islam. Tanah milik lembaga keagamaan lainnya, termasuk gereja serta tempat ibadah umat Hindu dan Buddha, juga harus mendapatkan perhatian dan kepastian hukum.
"Saya meminta agar seluruhnya dibantu dalam proses penyelesaian sertifikat dan kepastian hukumnya," ujarnya.
Kompleks
Rico Waas mengakui persoalan tanah wakaf di Kota Medan cukup kompleks. Sejumlah aset keagamaan menghadapi persoalan mulai dari hilangnya dokumen asli, administrasi yang tidak jelas, hingga munculnya sertifikat hak milik atas nama pihak lain. Bahkan, terdapat tanah yang hanya didukung perjanjian tertulis biasa sehingga berpotensi memicu sengketa, terutama ketika pewakaf telah meninggal dunia dan ahli waris tidak mengetahui secara jelas status tanah tersebut.
"Permasalahan tanah wakaf ini tidak sederhana. Ada tanah yang dokumennya sudah tidak ada, ada dokumen yang berubah menjadi sertifikat atas nama orang lain, bahkan ada yang hanya memiliki perjanjian tertulis biasa. Ketika pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya terkadang tidak mengetahui status tanah tersebut dan kemudian muncul tuntutan," ungkap Rico.
Menghadapi persoalan tersebut, Rico meminta seluruh instansi terkait tidak saling menyalahkan, tetapi membangun kerjasama untuk menyelesaikan setiap persoalan secara bertahap.
Ia meminta Pemko Medan, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) duduk bersama mengidentifikasi serta menuntaskan persoalan tanah wakaf sesuai kewenangan masing-masing.
"Kalau ada kekurangan di BPN, mari kita bersama-sama ke BPN. Kalau ada persoalan di BWI, kita bantu. Kalau ada yang perlu diselesaikan di pemko, mari kita tuntaskan. Kita tidak perlu lagi berdebat atau saling menyalahkan. Yang terpenting, bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan satu per satu," katanya.
Rico mengapresiasi dukungan Kajati Sumut yang dinilai memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mengamankan aset keagamaan. Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal penting agar tanah yang telah diwakafkan tidak kehilangan fungsi maupun beralih dari tujuan awalnya.
Langkah Awal
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Impun Siregar, mengatakan penyerahan 17 sertifikat tanah wakaf tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 27 Agustus 2026.
Kerjasama itu melibatkan Pemko Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, BWI Kota Medan, serta Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Impun berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penyerahan 17 sertifikat, tetapi terus diperkuat hingga seluruh tanah wakaf di Kota Medan memperoleh kepastian hukum.
Muhibuddin juga mengingatkan bahwa nazir memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola tanah wakaf agar tetap produktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, wakaf bukan sekadar penyerahan tanah, melainkan amanah yang harus dipelihara lintas generasi.
Ia turut menyinggung sejumlah aset wakaf yang memiliki nilai sejarah di Kota Medan, termasuk tanah pemberian Sultan Deli kepada masyarakat India Selatan pada masa lampau. Aset semacam itu, menurutnya, bukan hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari warisan sejarah dan budaya kota.
Penyerahan 17 sertifikat tersebut diharapkan menjadi awal percepatan pengamanan aset keagamaan di Medan. Pengelolaan dan perlindungan tanah wakaf memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018.
Turut hadir Ketua MUI Kota Medan, Pj Sekda Medan Erfin Fahrur Razi, Ketua BWI Kota Medan, jajaran asisten, pimpinan OPD, camat, dan lurah. (has)
