 |
| Akademisi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Dr Hardi Mulyono Surbakti. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Publik terus menyoroti dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution pada kasus suap proyek yang dilakukan 'bestienya', Topan Ginting.
Akademisi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, Dr Hardi Mulyono Surbakti, mendesak lembaga antirasuah untuk memeriksa kekayaan Bobby Nasution.
“Publik meyakini, Topan Ginting tidak bekerja sendiri atau hanya untuk kepentingan pribadinya. Ia adalah orang kepercayaan Gubsu Bobby Nasution,” ujarnya lewat keterangan resmi kepada wartawan, Senin (30/6).
Hardi menyebutkan, penangkapan Topan Ginting oleh KPK adalah langkah tepat dan sangat dinantikan masyarakat. Mengingat isu soal arogansi dan dugaan keterlibatan Topan dalam berbagai proyek telah lama menjadi perbincangan publik.
“Masyarakat sudah jengah dengan sikap arogannya. Ia merasa kebal hukum karena ada ‘payung politik’ yang kuat di belakangnya,” kata politisi senior Partai Golkar itu.
Menurutnya, karier Topan Ginting yang meroket tidak bisa dilepaskan dari peran Bobby Nasution. Mulai dari ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, hingga dipercaya memimpin Dinas PUPR Sumut.
“Kepercayaan Bobby menjadi kunci. Setelah menjadi gubernur, Bobby pun membawa Topan ke level provinsi. Artinya, ini bukan sekadar hubungan profesional biasa,” tegas dia.
Lebih lanjut, Hardi menilai sistem kerja yang dibangun antara Bobby dan Topan sangat kental dengan loyalitas. Dalam konstruksi semacam itu, menurutnya, sangat mungkin jika Topan tidak sekadar menjalankan tugas teknis, tetapi juga memiliki ‘kewajiban’ tertentu terhadap atasannya.
“Sebagai ‘anak main’, tentu ada komitmen dan kewajiban terhadap atasannya. Maka dari itu, penting bagi KPK untuk menelusuri aliran dana korupsi ini hingga tuntas,” ungkapnya.
Karenanya ia meminta agar KPK tak ragu memeriksa kekayaan Bobby Nasution secara terbuka. Menurutnya, tidak ada alasan bagi KPK untuk takut, apalagi publik menaruh harapan pada pemerintahan baru yang dinilai berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
“KPK harus berani. Presiden Prabowo diyakini tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi, bahkan jika itu menantu mantan Presiden Jokowi,” pungkasnya. (has)
