 |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai berpotensi disalahgunakan jika tanpa pengawasan ketat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera membentuk tim pengawas internal guna memastikan kinerja ASN tetap optimal.
Robi menegaskan, kebijakan WFH yang digulirkan pemerintah pusat untuk efisiensi energi tidak boleh menjadi celah bagi ASN untuk mengurangi produktivitas kerja.
“Harus ada pengawasan dari internal Pemko Medan. Pastikan ASN yang WFH tetap bekerja seperti biasa. Ini rentan disalahgunakan karena tidak ada kontrol langsung,” ujar Robi, Selasa (31/3).
Meski demikian, ia menyatakan DPRD mendukung kebijakan tersebut sepanjang tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar implementasi WFH tetap berjalan sesuai tujuan.
“Kita mendukung kebijakan ini, tapi jangan sampai produktivitas ASN menurun. DPRD Medan juga akan ikut melakukan pengawasan,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan itu.
Robi juga mengingatkan Pemko agar cermat dalam menentukan hari pelaksanaan WFH. Ia menyarankan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan pada hari Jumat, guna menghindari potensi libur panjang yang dapat berdampak pada kinerja.
“Kalau Jumat WFH, dikhawatirkan akan berlanjut hingga akhir pekan. Ini bisa memengaruhi produktivitas ASN,” katanya.
Selain itu, ia menekankan bahwa sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya layanan kesehatan, harus tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan WFH.
“Jangan sampai pelayanan penting terganggu, terutama kesehatan. WFH harus tetap mendukung kelancaran roda pemerintahan,” pungkasnya. (has)
