 |
| Menteri PKP Maruarar Sirait meminta kesepakatan langsung kepada Bupati JTP Hutabarat, saat berkunjung ke Kabupaten Taput. Maruarar tampak meluapkan kekecewaan atas lambatnya pembangunan huntap di Taput. Istimewa/Hastara.id |
Dalam peninjauan tersebut, Maruarar meluapkan kekecewaannya setelah mendapati progres pembangunan jauh dari target. Dari total 103 unit huntap yang dibangun sejak 20 Desember 2025, baru dua unit yang dinyatakan siap huni.
Kunjungan yang juga melibatkan jajaran kementerian terkait itu sejatinya bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan segera dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak bencana ekologis yang melanda Taput pada akhir November 2025. Namun, fakta di lapangan memicu reaksi keras.
Dalam video yang beredar luas di kalangan wartawan dan media sosial, Maruarar mempertanyakan konsistensi komitmen pemerintah daerah terhadap target penyelesaian.
“Jangan kemarin 20 Desember bilang siap, sekarang berubah lagi. Kemarin janji bulan Mei selesai, betul?” ujar Maruarar dalam video tersebut.
Saat itu, Bupati JTP Hutabarat sempat menyatakan kesiapan. Namun ketika kembali ditegaskan soal penyelesaian seluruh 103 unit pada Mei, ia mengaku tidak sanggup. “Kalau untuk 103 tidak, pak,” dalih JTP.
Pernyataan itu memicu kemarahan Maruarar. Ia menilai terjadi inkonsistensi antara janji awal dengan kondisi terkini di lapangan.
“Kenapa waktu itu bilang bisa selesai? Kenapa sekarang berubah?” tegasnya.
Situasi semakin memanas saat diketahui progres pembangunan baru mencapai dua unit. Maruarar bahkan membandingkan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan yang disebutnya telah menyelesaikan sekitar 120 unit huntap dalam periode pembangunan yang sama.
“Besok saya ke Tapanuli Selatan, sudah jadi 120 rumah. Di sini baru dua. Kenapa lama sekali?” ujarnya.
Di akhir peninjauan, Maruarar sempat meminta kepastian penyelesaian proyek dan menawarkan kesepakatan langsung, baik dengan kontraktor maupun bupati. Namun, respons yang dinilai tidak tegas membuatnya memilih meninggalkan lokasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Taput, Donna Situmeang, membenarkan kunjungan Menteri PKP ke lokasi huntap. Namun, terkait isi video yang viral, pihaknya enggan memberikan penjelasan lebih jauh.
“Kalau soal kebenaran video yang diposting orang, bukan ke kami ditanya. Silakan tanya kepada yang mengunggah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/3/2026).
Pembangunan huntap tersebut diperuntukkan bagi korban bencana ekologis yang terjadi pada November 2025. Lambatnya progres proyek kini menjadi sorotan, mengingat kebutuhan mendesak warga akan tempat tinggal yang laik dan aman. (as)
