 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pembentukan Tim Cakrawala dan Buser Parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menuai sorotan kritis. Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, mengingatkan agar keberadaan tim tersebut tidak hanya menjadi formalitas tanpa kinerja yang terukur di lapangan.
Meski menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut, politisi Partai NasDem itu menilai hingga saat ini efektivitas Tim Cakrawala belum terlihat signifikan dalam menjawab persoalan klasik Kota Medan, seperti kemacetan dan maraknya parkir liar.
“Tim ini jangan hanya dibentuk untuk menggugurkan kewajiban. Harus ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurai kemacetan dan menertibkan parkir liar,” tegas Antonius kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
Ia menyoroti bahwa tanpa dukungan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai, kinerja tim di lapangan berpotensi mandek. Kendaraan operasional, perangkat pengawasan, hingga sistem pendukung dinilai masih perlu diperkuat agar tim dapat bekerja optimal.
Menurutnya, lemahnya dukungan fasilitas justru berisiko membuat kehadiran tim tidak efektif, bahkan berpotensi memperburuk citra penanganan parkir di Kota Medan.
“Jangan sampai tim sudah dibentuk, tapi tidak mampu bergerak cepat karena terkendala fasilitas. Ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan parkir,” ujarnya.
Selain itu, Antonius juga mengkritik respons Tim Buser Parkir yang dinilai belum maksimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia menegaskan, setiap aduan terkait parkir liar maupun dugaan pungutan liar (pungli) seharusnya segera direspons dengan tindakan konkret di lapangan.
Di sisi lain, ia menyoroti persoalan struktural dalam pengelolaan parkir, termasuk posisi juru parkir (jukir) yang kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
Padahal, menurutnya, masalah tersebut tidak semata berada di level jukir, melainkan juga dipengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, bahkan di lokasi resmi.
“Jukir sering jadi kambing hitam. Padahal sistemnya yang belum kuat. Perlu regulasi jelas agar jukir resmi terlindungi dan tidak terus dicap melakukan pungli,” kata wakil rakyat yang di Komisi IV DPRD Medan ini.
Ia menegaskan, tanpa pembenahan menyeluruh—mulai dari sistem, regulasi, hingga penguatan sarpras—Tim Cakrawala dan Buser Parkir berpotensi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.
Antonius pun mengingatkan Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Rico Tri Putra Bayu Waas agar tidak berhenti pada pembentukan tim semata, melainkan memastikan adanya evaluasi berkala dan transparansi kinerja.
“Jika tidak dibenahi secara serius, kebocoran PAD dari sektor parkir akan terus terjadi. Pembentukan tim harus diikuti dengan hasil yang terukur, bukan sekadar simbol kebijakan,” pungkasnya. (has)
