 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan sambutan dalam acara Musrenbang RKPD 2027 di Hotel Santika Medan, Rabu (22/4). Dalam sambutannya itu, Bobby sempat menyinggung soal aksi masyarakat yang pro dan kontra terhadap PT. TPL. Istimewa/Hastara.id |
Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang aksi di masyarakat menunjukkan sikap yang saling bertolak belakang. Sebagian kelompok mendesak agar TPL ditutup, namun tak lama kemudian muncul aksi lain yang justru meminta perusahaan tersebut kembali beroperasi.
“Beberapa bulan lalu demonya minta tutup TPL. Kemarin demonya minta buka TPL. Ini bukan gerbang rumah, bukan gerbang kantor, sebentar minta tutup, sebentar minta buka,” ujar Bobby dalam forum Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2027 di Medan, Rabu (22/4).
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan belum adanya kesepahaman di tengah masyarakat mengenai arah kebijakan terhadap TPL. Situasi di lapangan pun semakin kompleks dengan munculnya konflik horizontal antarwarga.
“Masyarakat sudah saling klaim, bahkan sampai berantam. Ini yang membuat kepala daerah di sana pusing,” katanya.
Bobby menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi terbaik. Ia menekankan bahwa pencabutan izin TPL merupakan fakta yang harus dihadapi bersama, sehingga langkah ke depan perlu difokuskan pada penataan dan pemanfaatan kawasan secara produktif.
Salah satu opsi yang didorong adalah pemanfaatan lahan eks TPL menjadi kawasan pertanian modern berbasis teknologi, termasuk pengembangan konsep food estate.
“Kami tidak minta lahannya diserahkan, tapi bagaimana pengelolaannya bisa diarahkan, misalnya menjadi kawasan pertanian berbasis AI (artificial intellegence/kecerdasan buatan). Petani dilatih dari tanam sampai panen berbasis teknologi, sehingga produksi bisa diprediksi dan harga bisa distabilkan,” ujarnya.
Bobby juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi komoditas unggulan. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah anomali harga, di mana petani merugi saat panen raya, sementara masyarakat kesulitan mendapatkan komoditas pada waktu tertentu.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, ikut memperkuat inisiatif daerah dalam pengembangan smart farming berbasis kecerdasan buatan. Di akhir penyampaiannya, Bobby menegaskan penanganan konflik dan penataan kawasan eks TPL harus dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi, agar tidak memperkeruh situasi sosial sekaligus tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (has)
