 |
| Suasana rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026). Hasby/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026), diwarnai kritik tajam dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam forum yang sekaligus menetapkan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kota Medan itu, Anggota Fraksi PSI, Hendri Jhon Hutagalung, menilai rumusan rekomendasi LKPJ belum menyentuh akar persoalan, terutama terkait kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar.
Ia menyoroti inkonsistensi penilaian terhadap unit usaha daerah, seperti PUD Rumah Potong Hewan (RPH), yang disebut berkinerja baik meski masih mencatat kerugian.
“Kalau masih rugi, tentu tidak bisa dikatakan baik. Wali kota harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PUD Pasar dan ini harus tegas masuk dalam rekomendasi LKPJ,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan rekannya sesama Anggota Fraksi PSI, Renvile Napitupulu. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan PUD Pasar yang dinilai masih belum detail.
Menurutnya, laporan keuangan harus disajikan secara rinci hingga ke level masing-masing pasar agar arah kebijakan lebih terukur.
“Dari 52 pasar yang dikelola, harus jelas pasar mana yang prioritas untuk diperbaiki. Tanpa data rinci, sulit memastikan efektivitas pembenahan,” ucapnya.
Fraksi PSI berharap rekomendasi DPRD atas LKPJ 2025 tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi pijakan konkret bagi Pemko Medan untuk membenahi kinerja badan usaha milik daerah, khususnya sektor pengelolaan pasar tradisional yang selama ini menjadi sorotan publik. (has)
