 |
| Kadis SDABMBK Medan, Khairul Azmi didampingi jajaran saat meninjau saluran drainase, baru-baru ini. Instansi tersebut mengklaim telah menormalisasi drainase sepanjang 21,46 kilometer dan memperbaiki jalan 4,18 kilometer pada triwulan I 2026. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Konstruksi mengklaim telah menormalisasi drainase sepanjang 21,46 kilometer dan memperbaiki jalan 4,18 kilometer pada triwulan I 2026. Capaian itu memunculkan sorotan seberapa signifikan dampaknya terhadap persoalan banjir dan kerusakan jalan yang masih kerap dikeluhkan warga.
Data Dinas SDABMBK menunjukkan normalisasi drainase tersebar di lima wilayah UPT, dengan dominasi Medan Utara sepanjang 7.377,37 meter. Disusul Medan Selatan 6.191 meter, Medan Barat 5.003,9 meter, Medan Timur 2.238 meter, dan Medan Kota 659 meter.
Kepala Dinas SDABMBK Medan, Khairul Azmi, menyebut langkah tersebut sebagai strategi utama menekan genangan saat hujan deras, khususnya di kawasan pesisir.
“Fokus kami memang di wilayah yang rawan luapan air,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Dinas SDABMBK mencatat, perbaikan di sektor jalan sudah sepanjang 4.182 meter, dengan rincian Kecamatan Medan Barat menjadi wilayah tertinggi mencapai 1.522,66 meter. Sementara Medan Selatan 1.204,65 meter, Medan Timur 530,59 meter, Medan Utara 513,35 meter, dan Medan Kota 411,55 meter.
Sayangnya angka-angka tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan klasik kota ini. Dengan luas wilayah dan panjang jaringan drainase serta jalan yang jauh lebih besar, capaian beberapa kilometer dinilai masih minim jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Sejumlah titik rawan genangan di Medan Utara dan kawasan padat penduduk lainnya, misalnya, masih sering dilaporkan tergenang saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kondisi ini menimbulkan keraguan publik terhadap efektivitas normalisasi yang dilakukan. Selain itu, transparansi data dan keberlanjutan program juga menjadi sorotan.
Publik belum mendapat gambaran utuh mengenai total panjang drainase yang harus dinormalisasi, prioritas titik rawan, hingga target jangka panjang yang ingin dicapai Pemko Medan. Di sisi lain, pemko meminta partisipasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air. Imbauan tersebut tidak cukup tanpa diiringi pengawasan, penegakan aturan, serta perbaikan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Dengan berbagai catatan tersebut, klaim 'pembenahan masif' yang disampaikan Kadis SDABMBK Khairul Azmi, masih perlu diuji konsistensinya di lapangan. Publik tentu menunggu upaya ini benar-benar mampu mengurangi banjir dan meningkatkan kualitas infrastruktur, atau sekadar menjadi laporan rutin tanpa dampak signifikan. (has)
