 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini. Istimewa/Hastara.id |
Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh terhalang oleh kondisi apa pun, termasuk faktor ekonomi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Anggota Komisi II DPRD Medan, Tia Ayu Anggraini, menilai peringatan Hardiknas harus menjadi penguat arah kebijakan, bukan sekadar agenda tahunan.
“Hardiknas harus menjadi titik tekan bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terhambat mengakses pendidikan, terutama dari kalangan kurang mampu,” ujarnya, Minggu (3/5).
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan adalah program tebus ijazah yang digagas pasangan Rico–Zaki. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam membuka kembali peluang pendidikan dan akses kerja bagi warga yang selama ini terkendala karena ijazah tertahan.
Berdasarkan data pemerintah, ratusan ijazah dari berbagai jenjang pendidikan telah berhasil ditebus melalui program tersebut.
“Program ini sangat relevan dengan semangat Hardiknas. Banyak warga sebelumnya tidak bisa melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan karena ijazah tertahan. Ini solusi nyata yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini.
Ia juga mendorong agar program tebus ijazah diperluas dan disosialisasikan secara lebih masif, sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
Ia menekankan, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
“Dengan sinergi yang kuat, cita-cita menghadirkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkeadilan di Kota Medan bukan hal yang mustahil,” pungkasnya. (has)
