Pengukuhan dilaksanakan usai Pelantikan SMSI Sergai, dan dilanjutkan Seminar Sektor Produktif Nasional - Pusat Finansial Internasional (PFII). Sebelum pengukuhan, Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Strategis dan Inovasi Kebijakan SMSI Pusat, Yono Hartono, yang juga hadir bersama Ketua Umum Firdaus, turut membacakan Surat Keputusan Program Kerja melalui News Room Jaga Desa SMSI Sumut.
Dalam amantnya, Firdaus yang juga Ketua Umum SMSI Pusat, mengatakan Pokja News Room Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi dari pusat hingga daerah sehingga setiap persoalan yang terjadi di desa dapat segera diketahui melalui media monitoring yang berada di Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
“Nantinya dari News Room Pusat, ada koordinator Pokja News Room di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Dan di setiap kabupaten membentuk Kordinator kecamatan dengan anggota terdiri dari berbagai desa. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.
"Jadi tugas Pokja News Room Jaga Desa ini bukan untuk menakut-nakuti perangkat desa, justru kita hadir untuk memberi saran pembangunan, melengkapi dan mengoptimalkan program desa bersama pihak Kejaksaan. Sehingga terbangun nanti rantai positif yang mengikat dalam melaksanakan program-program pembangunan di setiap desa," sambungnya.
Menurutnya, seluruh informasi dan persoalan yang berkembang di desa akan terhubung dan terintegrasi dalam sistem nasional melalui jejaring Pokja News Room Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Segala persoalan yang ada di desa akan terintegrasi ke pusat melalui jejaring Pokja News Room Jaga Desa. Program yang dibentuk Kejaksaan Agung ini memberikan penekanan pada pengelolaan program pembangunan yang merupakan bagian dari aset-aset negara yang berada di desa agar dikelola secara efektif sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku,” katanya.
Ditegaskan Firdaus, program tersebut hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana desa maupun aset desa.
“Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan optimal, akuntabel dan tepat sasaran. Ini terintegrasi dengan program JAM Intel Kejaksaan Agung RI bersama APEDNAS dan SMSI menjadi bagian dalam program itu melalui pembentukan Pokja News Room,” ungkap Firdaus.
Adapun Pokja News Room Jaga Desa SMSI Sumut yang dilantik, yakni; Erris J Napitupulu (Ketua), M Agus Utama (Sekretaris), Agus S Lubis (Bendahara). Sedangkan bertugas sebagai anggota; Benny Pasaribu, Waliyono, Irfandi, Ayu Kesuma Ningtyas, dan Husni Lubis.
Erris J Napitupulu usai pengukuhan turut mengapresiasi dan berterima kasih atas kepercayaan Ketua Umum SMSI Pusat sebagai Pengurus Pusat Pokja News Room Jaga Desa, atas kepercayaan yang diberikan kepada SMSI Sumut, sehingga Pokja News Room Jaga Desa Sumut dapat dikukuhkan.
"Tentunya tugas dan amanat Ketua Umum akan kita akomodir dan laksanakan sesuai tupoksinya. Setelah ini nanti, kami akan segera membentuk Pokja News Room di kabupaten kota untuk wilayah Sumatera Utara yang akan diamanatkan kepada Pengurus SMSI kabupaten/kota," ujar Erris.
Ketua SMSI Sumut ini juga optimis, program ini akan berjalan sesuai harapan yang dimaksud.
"Harapan kami, segala program dan tugas ini mampu kami wujudkan demi berjalannya roda organisasi. Karena program ini juga hasil dari buah pikir dan rencana strategis Pak Ketum yang tidak pernah habis ide, untuk membangun dan merumuskan rencana-rencana pembangunan nasional di pusat, bahkan sampai daerah," tuturnya.
Seminar Sektor Produktif Nasional
Usai Pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa Sumatera Utara, agenda dilanjutkan dengan Seminar Sektor Produktif Nasional - Pusat Finansial Internasional (PFII). Hal ini dimaksudkan guna mendukung penguatan pemahaman dan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terhadap pengembangan finansial.
Langkah ini juga sebagai gerakan strategis menghimpun arus investasi, menghimpun dana yang masuk ke daerah (dalam negeri) lebih besar dibanding kebijakan keuangan yang pada akhirnya banyak investasi dan menghimpun dana di luar negeri.
"Kita tidak boleh kalah saing dengan negara-negara tetangga kita, yang menghalalkan dana hasil investasi dari mana pun. Sehingga maksudnya, agar setiap pengusaha dalam negeri, dan investor asing merasa lebih nyaman untuk menghimpun dana di luar negeri. Indonesia juga bisa melakukan itu," tegas Firdaus.
Dikatakannya, himpunan dana tadi akan lebih luas lagi cakupannya dari Danantara. "Ini mengapa strategi ini saya rasa cukup penting untuk daya saing ekonomi nasional. Sektor keuangan kita harus optimal dalam mengadopsi ide ini. Karena saya berpikir sektor investasi kita secara nasional yang begitu luas."
Firdaus mendorong agar strategi keuangan melalui PFII ini dapat menghimpun dana global di Indonesia, bukan hanya di negara-negara tetangga. (rel)
