-->

Ahmad Doli Kurnia Layak Masuk Diskursus Bursa Wapres, Ini Alasannya

Sebarkan:

 

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Istimewa/Hastara.id

MEDAN, HASTARA.ID — Nama Ahmad Doli Kurnia Tandjung dinilai menarik untuk diperbincangkan dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengalaman organisasi, perjalanan politik di parlemen, serta keterlibatannya dalam berbagai isu demokrasi dan ketatanegaraan menjadi sejumlah aspek yang dapat dipertimbangkan dalam melihat figur dari Sumatera Utara di panggung kepemimpinan nasional.

Iman Kandias, SSos, MAP, Dosen Universitas Sumatera Utara menilai rekam jejak seorang tokoh politik tidak hanya dapat dilihat dari jabatan yang pernah diemban, tetapi juga dari konsistensi keterlibatan dan kemampuannya membangun komunikasi di ruang publik.

Dalam konteks tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memiliki perjalanan organisasi dan politik yang cukup panjang. Doli pernah menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 1999–2001, Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI periode 2002–2005, hingga menjadi anggota DPR RI. Ia juga pernah menjabat Ketua Komisi II DPR RI periode 2019–2024 dan kini menjadi salah satu pimpinan DPP Partai Golkar.

"Rekam jejak organisasi dan pengalaman di lembaga legislatif merupakan bagian penting untuk melihat perjalanan seorang figur politik. Selain itu, kemampuan mengomunikasikan persoalan publik juga menjadi aspek yang relevan dalam kepemimpinan nasional," ujarnya kepada wartawan di Medan, Selasa (17/11/2026). 

Menurutnya, aktivitas Doli dalam beberapa waktu terakhir di berbagai media massa dan podcast politik juga menarik dicermati. Doli beberapa kali tampil sebagai narasumber untuk membahas persoalan demokrasi, penyelenggaraan pemilu, dan dinamika politik nasional.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah penjelasan Doli mengenai proses pembahasan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3), yang berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Dalam wawancara yang ditayangkan CNN Indonesia melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official pada 18 Oktober 2026, Doli mengungkapkan hasil penelusurannya terhadap dokumen dan proses pembahasan regulasi tersebut ketika dirinya menjabat Ketua Komisi II DPR RI.

Selanjutnya, dalam podcast Madilog Forum Keadilan pada 3 November 2026, Doli membahas putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.

Rangkaian kemunculan tersebut memperlihatkan keterlibatan Doli dalam percakapan publik mengenai isu-isu ketatanegaraan. Isu yang dibahas juga berkaitan dengan tata kelola pemilu, transparansi regulasi, dan akuntabilitas lembaga penyelenggara negara.

Aspek lain yang menarik adalah latar belakang kewilayahan Doli. Sebagai politisi yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara III, namanya dapat menjadi bagian dari pembicaraan mengenai keterwakilan Sumatera dalam kepemimpinan nasional.

Sumatera Utara sendiri memiliki catatan sejarah melalui sosok Adam Malik, tokoh kelahiran Pematangsiantar yang pernah menjabat Wakil Presiden RI periode 1978–1983. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi historis mengenai kontribusi tokoh Sumatera Utara dalam kepemimpinan nasional.

Dalam dinamika politik saat ini, pembicaraan mengenai figur dari luar Jawa juga menjadi bagian dari diskusi tentang representasi kewilayahan dan keberagaman kepemimpinan nasional. Meski demikian, asal daerah bukan satu-satunya ukuran. Pengalaman, kapasitas, integritas, serta kemampuan membangun komunikasi politik lintas kelompok tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

“Apalagi kemarin, Habiburokhman politisi Partai Gerindra sudah menyatakan bahwa Wapres pengganti Gibran bisa berasal dari Parpol koalisi. Partai Golkar adalah salah satunya,” pungkasnya. (red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini