-->

Istri, Anak hingga Menantu Diduga Bekerja di BPSDM Sumut, Bobby Nasution Jangan Tutup Mata!

Sebarkan:

 

Penampakan Gedung BPSDM Sumut di Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan. Saat ini menyeruak dugaan nepotisme yang dilakukan oknum pejabat strategis di dinas tersebut, dengan memasukkan kerja istri, anak hingga menantu. Istimewa/Hastara.id

MEDAN, HASTARA.ID — Dugaan praktik nepotisme di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, menyeruak. Seorang pejabat yang disebut menduduki posisi strategis di instansi tersebut diduga merekrut sejumlah anggota keluarganya, mulai dari istri, anak, menantu hingga tetangga untuk bekerja di lingkungan BPSDM Sumut.

Dugaan tersebut memunculkan desakan agar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tidak tinggal diam dan segera memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses perekrutan tenaga kerja di instansi tersebut.

Sorotan itu disampaikan Abdul, mahasiswa di Kota Medan, Selasa (17/11/2026). Ia menilai, jika perekrutan anggota keluarga dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan tanpa prosedur yang transparan, praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang sekaligus mencederai prinsip profesionalitas aparatur pemerintahan.

"Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertindak tegas, jangan diam saja. Ini kelakuan pejabat sudah tidak normal lagi. Kalau benar jabatan digunakan untuk memasukkan istri, anak, menantu hingga tetangga bekerja di instansi yang sama, ini harus diusut," tegasnya.

Menurut Abdul, praktik mengutamakan keluarga dalam pengisian posisi pekerjaan di lingkungan pemerintahan berpotensi merusak sistem merit, mencederai prinsip kesetaraan kesempatan, serta membuka ruang konflik kepentingan.

Ia mengingatkan, penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada aturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur larangan bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam kondisi konflik kepentingan.

"Jangan sampai jabatan strategis justru dimanfaatkan untuk menguntungkan keluarga dan kelompok sendiri. Pemerintah harus memastikan setiap orang yang bekerja di instansi negara direkrut melalui mekanisme yang sah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Abdul juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) turun tangan menelusuri dugaan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur perekrutan maupun potensi kerugian keuangan negara.

"Kejaksaan harus melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan hingga menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan," katanya.

Ia bahkan menduga persoalan tersebut perlu diperiksa lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Namun, dugaan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengumpulan bukti oleh aparat penegak hukum.

Abdul berharap Bobby Nasution segera meminta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dimaksud, termasuk menelusuri status kepegawaian, mekanisme pengangkatan, sumber pembiayaan serta dasar penempatan anggota keluarga yang diduga bekerja di BPSDM Sumut.

"Jangan sampai kepentingan keluarga pejabat lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Uang dan fasilitas negara harus digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, bukan menjadi sarana menguntungkan orang-orang terdekat," pungkasnya. (red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini