 |
| Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Sukaramai, Medan, beberapa waktu yang lalu. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Inflasi tahunan Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren penurunan signifikan. Dari semula mencapai 4,79% pada Juni 2026, inflasi berhasil ditekan hingga menjadi 2,71% pada September 2026.
Penurunan sebesar 2,08 poin persentase tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pengendalian harga di Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution. Angka inflasi itu juga telah kembali berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, tren penurunan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut. Inflasi tahunan tercatat 4,79% pada Juni, turun menjadi 4,20% pada Juli, kemudian 3,23% pada Agustus, hingga mencapai 2,71% pada September 2026.
Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah pengendalian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait. Mulai dari pemantauan harga dan rantai pasok, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, hingga penguatan produksi pangan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong Daulay, mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui 19 program dan kegiatan yang melibatkan berbagai sektor.
"Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.
Sejumlah program tersebut antara lain monitoring harga dan rantai pasok, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Batubara dan Simalungun. Pengawasan pasokan dan mutu beras diperkuat melalui koordinasi lintas instansi, disertai operasi pasar ayam.
Intervensi juga diarahkan pada pengendalian harga cabai merah, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, pengembangan bibit unggul hortikultura, evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi, serta stabilisasi harga di Kota Medan.
Menurut Evan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi harga ketika gejolak terjadi. Pemerintah harus memastikan produksi, pasokan, dan distribusi pangan berjalan secara berkelanjutan.
"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok," katanya.
Upaya menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi dalam tiga tahapan. Dalam jangka pendek, yakni nol hingga tiga bulan, pemerintah memprioritaskan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif kepada masyarakat.
Sementara strategi jangka menengah selama satu hingga tiga tahun diarahkan pada penguatan produksi pangan di sektor hulu, pembenahan logistik dan distribusi di sektor tengah, serta stabilisasi harga dan penguatan konsumsi di tingkat hilir.
Adapun strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun difokuskan pada kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.
"Target akhirnya adalah pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari dampak inflasi dan kesejahteraan semakin meningkat," ucap Evan.
Daya Beli Jangan Terabaikan
Di tengah penurunan inflasi tersebut, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, mengingatkan agar keberhasilan menjaga stabilitas harga tidak berhenti pada pencapaian angka statistik.
Menurutnya, penurunan inflasi dari 4,79% menjadi 2,71% merupakan sinyal positif atas berbagai upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat.
"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
Asyari juga mendorong Bobby Nasution memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta membenahi distribusi pangan.
Perhatian khusus diperlukan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika permintaan sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat dan memicu tekanan harga.
Peringatan tersebut patut menjadi perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, inflasi pada Desember 2024 tercatat 0,98%, sedangkan Desember 2025 mencapai 1,66%. Angka tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi tekanan harga pada penghujung tahun.
Selain itu, data BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32% dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski secara tahunan masih tumbuh 5,04%, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.
Asyari menilai pengendalian inflasi merupakan pekerjaan berkelanjutan karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kondisi produksi pangan, kelancaran distribusi, hingga dinamika permintaan masyarakat. (has)
