 |
| Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga. Istimewa/hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan Komisi E DPRD Sumatera Utara untuk membahas Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026 harus ditunda. Penyebabnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, tidak hadir dalam pertemuan penting yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Selasa (6/5).
Alexander dikabarkan sedang berada di Pulau Nias untuk memperbaiki fasilitas listrik di salah satu sekolah. Ketidakhadiran ini membuat anggota dewan geram, karena RDP tersebut sudah dijadwalkan sejak lama dan menyangkut isu krusial bagi pendidikan di Sumut.
"Rapat kemarin kita panggil kepala dinas, tapi beliau tidak hadir. Alasannya sedang memperbaiki listrik sekolah di Nias," ujar Meryl Rouli Saragih, Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan kepada wartawan, Rabu (7/5).
Meryl menyayangkan absennya Alexander Sinulingga, apalagi SPMB merupakan prioritas utama Komisi E. Menurutnya, hanya kepala dinas yang memiliki otoritas pengambilan keputusan strategis dalam pembahasan tersebut.
"Rapat kami tunda karena persoalan ini sangat penting, menyangkut masa depan siswa di Sumatera Utara. Sekdis tidak bisa menggantikan peran Kadis dalam pengambilan keputusan," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa agenda RDP sudah disusun sejak jauh hari, sehingga absennya Alexander menimbulkan kesan tidak profesional.
"Kami butuh sosok yang bisa diajak berdiskusi langsung. Rapat ini bukan formalitas. Tanpa kehadiran kepala dinas, tidak ada kejelasan arah kebijakan," sebut Meryl dengan nada kecewa.
Dinas Pendidikan Sumut telah mengumumkan jadwal SPMB 2025-2026 untuk jenjang SMA dan SMK. Pendaftaran tahap I untuk jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi SMK akan digelar 15–20 Mei 2025 untuk cabang dinas wilayah VII hingga XIV, dan 21–26 Mei untuk wilayah I hingga VI. Tahap II untuk jalur prestasi SMA dan nilai rapor SMK dijadwalkan 2–8 Juni 2025 bagi wilayah VII–XIV, serta 9–14 Juni untuk wilayah I–VI. (has)
