 |
| Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Erni Ariyanti Sitorus saat diwawancarai wartawan soal sengketa empat pulau beberapa waktu yang lalu. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Senior Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sumatera Utara, Herman Ginting, mendesak Partai Golkar untuk memberikan peringatan keras kepada Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Desakan ini muncul menyusul pernyataan Erni yang dinilai menambah kegaduhan di tengah masyarakat terkait polemik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Seperti diketahui, polemik status Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang telah diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keempat pulau itu kini secara administratif dikembalikan ke Provinsi Aceh.
Sayang, pernyataan Erni Ariyanti yang sempat mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mempertahankan empat pulau tersebut dinilai Herman justru memicu potensi konflik horizontal.
"Seharusnya sebagai Ketua DPRD, Erni menguasai permasalahan dengan data yang akurat sebelum berbicara ke publik. Pernyataan beliau malah membuat luka di hati masyarakat Aceh dan tidak akan didukung oleh warga Sumut," kata Herman Ginting, Jumat (20/6/2025).
Herman menilai, pernyataan tersebut kontraproduktif dengan semangat persatuan yang tengah dijaga oleh kedua provinsi. Ia bahkan menyebut Erni tidak memahami tupoksinya sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyejuk, bukan justru memperkeruh suasana.
"Pernyataan itu berpotensi menimbulkan perpecahan. Kita semua harus dewasa dalam menyikapi masalah ini," tegas mantan anggota DPRD Sumut tersebut.
Herman juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo yang dinilainya telah mengambil langkah tegas dan bijak dalam menyelesaikan sengketa wilayah tersebut.
"Empat pulau itu telah dikembalikan ke Aceh, dan itu juga bagian dari harapan kami. Sekarang tidak perlu lagi ada perdebatan. Keputusan pemerintah pusat sudah jelas," ungkapnya.
Ia pun mengingatkan Gubernur Sumut Bobby Nasution agar dalam mengambil keputusan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan koordinasi lintas sektoral bersama Forkopimda Sumut.
"Semua pihak harus duduk bersama. Kita ini negara musyawarah, bukan negara yang berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Herman berharap DPD Partai Golkar Sumut segera mengambil langkah tegas terhadap Erni Ariyanti. Menurutnya, teguran harus diberikan agar pernyataan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
"Golkar harus bersikap. Negara ini berdiri di atas musyawarah, bukan ego sektoral," pungkasnya. (rel)
