 |
| Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Teuku Cik Ditiro, Medan. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tingkat SMA sederajat ternyata belum diketahui secara resmi DPRD Sumut, terkhusus Komisi E yang membidangi sektor itu.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, mengaku belum menerima informasi maupun pembahasan resmi terkait kebijakan tersebut dari Dinas Pendidikan Sumut.
"Saya belum mendapat kabar soal itu, terkait adanya kebijakan untuk menggratiskan uang sekolah. Yang saya tahu hanya soal sekolah rakyat gratis," ujarnya menjawab konfirmasi wartawan, Kamis (19/6).
Dameria juga menegaskan belum ada pemaparan atau penjelasan teknis dari pihak Dinas Pendidikan Sumut, terkhusus dari Alexander Sinulingga selaku kepala dinas terkait rencana kebijakan tersebut.
"Kita belum ada pembahasan di dewan (terutama Komisi E), dan belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya," kata politikus PDIP ini.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya akan menggulirkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sesuai arahan gubernur. Program ini ditujukan untuk menghapuskan kutipan uang sekolah (SPP) di seluruh SMA dan SMK negeri di wilayah Sumut.
"Ya memang sesuai arahan pak gubernur, namanya Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)," katanya, Jumat (13/6/2025).
Ia mengakui saat ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP kepada siswa. Namun, jika program PUBG resmi berjalan, hal itu tidak diperbolehkan lagi.
"Sekarang ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP. Nanti kalau program ini sudah berjalan, ya jangan dikutip lagi," tegasnya.
Pihaknya tengah melakukan kajian teknis agar program ini bisa segera direalisasikan, dengan target pelaksanaan pada tahun ajaran 2025–2026.
"Akan segera kita laksanakan, supaya bisa dilakukan tahun ini," pungkasnya. (has)
