 |
| Ilustrasi foto ketegangan dan cekcok yang melibatkan TA Wali Kota, Rio Adrian dengan Kadis Perkimcikataru Medan, Jhon Ester Lase gegara proyek. Artificial Intellegence/AI |
MEDAN, HASTARA.ID — Kabar ketegangan alias cekcok masalah proyek di Dinas Perkim Cikataru yang melibatkan tenaga ahli Wali Kota Medan, Rio Adrian Sukma dengan Kepala Dinas Jhon Ester Lase, memantik kegelisahan dan amarah publik.
Adalah aliansi organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Kritik itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Senin (9/3/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus menilai satu tahun kepemimpinan Wali Kota Rico Waas seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Namun, mereka menilai berbagai persoalan justru masih muncul dan menimbulkan tanda tanya di tengah publik.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan adanya praktik pengaturan proyek pemerintah oleh oknum TA di lingkungan Pemko Medan. Kabar ketegangan yang disebut-sebut berkaitan dengan proyek di lingkungan Perkim Cikataru itu dinilai menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai adanya intervensi pihak tertentu dalam pengelolaan proyek pemerintah.
“Kami menerima berbagai informasi dan keluhan yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik pengaturan proyek yang melibatkan oknum Tenaga Ahli di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius,” ujar perwakilan Cipayung Plus saat menyampaikan orasi.
Menurut mereka, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka hal itu tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, tetapi juga berpotensi merusak semangat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Karena itu, Cipayung Plus mendesak Wali Kota Medan Rico Waas untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di sekitarnya, termasuk peran para tenaga ahli yang selama ini dinilai memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis.
Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum turut menelusuri berbagai dugaan yang berkembang guna memastikan tidak adanya praktik penyimpangan dalam pengelolaan proyek pemerintah.
“Kami berharap Wali Kota Medan bersikap tegas dan tidak menutup mata terhadap berbagai dugaan yang beredar. Evaluasi terhadap para pembantu kepala daerah, termasuk tenaga ahli, harus dilakukan secara serius demi menjaga integritas pemerintahan,” kata mereka.
Cipayung Plus menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk tanggungjawab moral organisasi kepemudaan dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan transparan. Mereka juga menyatakan akan terus mengawasi kebijakan dan kinerja Pemko Medan serta siap menyampaikan kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. (has)
