 |
| Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Ahmad Darwis. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Ahmad Darwis, mengungkapkan kebijakan menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP yang digagas Gubernur Bobby Nasution, belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Demikian diungkapkan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tersebut, menanggapi peluncuran Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang disebut-sebut akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025–2026.
"Belum ada gubernur yang membuat anggaran untuk sekolah (SPP) gratis. Yang ada itu program pusat, seperti dari Presiden Prabowo melalui Kemensos, yaitu Sekolah Rakyat. Kalau Bobby, mana ada buat anggaran untuk itu," kata Darwis menjawab wartawan, Jumat (20/6/2025).
Pihaknya menduga skema anggaran untuk rencana kebijakan PUBG tersebut diambil dari sektor Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun ditegaskannya bahwa rencana tersebut bukanlah bagian dari anggaran daerah yang dibahas bersama DPRD.
"Itu bukan dari APBD yang dibahas di DPRD, melainkan Dana BOS yang dialokasikan pusat. Dana itu akan digunakan untuk menutupi SPP siswa, jadi tidak boleh lagi ada sekolah yang menarik iuran SPP," ungkap dia.
Darwis menilai kebijakan ini lebih merupakan bentuk reposisi anggaran yang sudah ada, bukan inisiatif murni dari Pemerintah Provinsi Sumut. Ia menduga program tersebut lebih bermuatan politis untuk meraih simpati publik.
"Gubernur seakan-akan membuat program baru, padahal hanya menggeser Dana BOS yang selama ini digunakan untuk operasional sekolah dan pembangunan. Ini bukan program baru dari pemprov, hanya pengalihan peruntukan anggaran pusat," ucapnya.
Meski demikian, Darwis menyambut baik wacana pengalihan Dana BOS tersebut selama dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa di Sumatera Utara. Namun ia mengingatkan, kebijakan ini tetap harus dikaji secara matang apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
"Kalau memang Dana BOS bisa mengcover SPP, tentu kita dukung. Tapi ini bukan program dengan alokasi khusus dari APBD Sumut. Ini hanya pengaturan ulang dari dana yang sudah berjalan," pungkasnya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut Fraksi PDIP, Dameria Pangaribuan, sebelumnya mengungkapkan kalau kebijakan PUBG tersebut belum ada pembahasan apa pun bersama Dinas Pendidikan Sumut.
"Kita belum ada pembahasan di dewan (terutama Komisi E) terkait kebijakan ini, dan belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya," ujar dia. (has)
