 |
| Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut pada Rabu, 27 Agustus 2025 berakhir ricuh. Aparat kepolisian bahkan bertindak refresif terhadap massa aksi. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada Rabu (27/08/2025) berakhir dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa.
Aliansi yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, HIMMAH, GMKI, GMNI, PMKRI, KAMMI, dan BEM Nusantara itu menilai kericuhan bukan sekadar insiden spontan, melainkan diduga sengaja direkayasa oleh DPRD Sumut bekerja sama dengan aparat keamanan.
Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Armando Sitompul, tidak adanya itikad baik dari para anggota dewan untuk menemui massa aksi menjadi indikasi sikap menutup diri sekaligus upaya mendelegitimasi gerakan mahasiswa.
"Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, kami anggap sebagai sosok yang tidak mampu menerima kritik serta aspirasi rakyat," ujar Armando kepada Hastara.id pada Kamis malam (28/8/2025).
Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu juga menilai, selama menjabat, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus belum pernah terlihat secara langsung hadir untuk menerima aspirasi masyarakat maupun mahasiswa. Sikap ini dinilai semakin mempertegas lemahnya komitmen DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Aliansi menuding DPRD Sumut justru mengandalkan aparat kepolisian untuk membubarkan aksi, sehingga menimbulkan benturan fisik dan kekerasan yang dialami mahasiswa di lapangan.
“Kami melihat DPRD Sumut sengaja bersembunyi di balik aparat, membiarkan mahasiswa dipukul dan mendapatkan tindakan refresif hanya karena menyuarakan aspirasi,” tegas perwakilan aliansi.
Atas kejadian ini, mahasiswa menyatakan kekecewaannya terhadap lembaga legislatif daerah yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat. Mereka menilai DPRD Sumut tidak hanya gagal menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga diduga telah bersekongkol dengan aparat untuk meredam suara kritis mahasiswa. (has)
