 |
| Kadis Perkim Sumut Hasmirizal Lubis (tengah) bersama Kadis PUPR Sumut Hendra Darmawan Siregar saat melakukan konferensi pers di ruang Dekranasda lantai 1 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Sumut, Senin (22/9/2025). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 400 unit pada 2025. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH), dan akan disalurkan ke 12 kabupaten/kota di Sumut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Hasmirizal Lubis, mengatakan bahwa alokasi ini tetap dipertahankan meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Alokasi 400 unit RTLH ini sudah diprogramkan untuk tahun 2025. Total nilai anggaran setara Rp12 miliar, dan akan didistribusikan ke 12 kabupaten/kota," ujar Hasmirizal saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Senin (22/9/2025).
Daerah penerima bantuan tersebar di Kabupaten Simalungun, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias Utara, serta Kota Pematangsiantar.
Menurut Hasmirizal, program bedah rumah tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
"Terkait RTLH, kami mencoba mensimulasikan agar efisiensi tidak terlalu banyak. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, jadi program tetap harus dijalankan," tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa alokasi 400 unit bisa dipertahankan setelah melalui proses pembahasan intensif lintas sektor.
"Alhamdulillah ini dipahami bersama, sehingga tetap bisa kita laksanakan. Ini menyangkut kelompok berpenghasilan rendah, jadi harus diperjuangkan," imbuh mantan Kepala Bappeda Sumut ini.
Capaian
Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai capaian fisik program bedah rumah tahun ini. Publik masih menunggu informasi apakah program sudah berjalan atau masih dalam tahap persiapan distribusi.
Hasmirizal menegaskan, pihaknya berkomitmen agar pelaksanaan bedah rumah tidak hanya fokus pada kuantitas, melainkan kualitas dan ketepatan sasaran.
"Rumah layak huni adalah hak semua warga. Kami ingin memastikan program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan mengurangi kawasan kumuh secara bertahap," katanya.
Selain program bedah rumah, Pemprov Sumut juga aktif mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Dinas Perkim Sumut, backlog perumahan di Sumut mencapai 938.217 rumah tangga, atau sekitar 9,5% dari total backlog nasional. Tahun ini, Pemprovsu menargetkan pembangunan 15.000 unit rumah untuk MBR, dengan realisasi hingga kini mencapai 7.028 unit yang sudah akad.
Mengenai program bedah rumah sendiri, dana yang dialokasikan mencapai Rp30 juta per unit. Dinas Perkim membuka ruang partisipasi masyarakat melalui mekanisme swakelola.
"Kami kedepankan swakelola, jadi ada tambahan dari masyarakat bila menginginkan spesifikasi tertentu," ujarnya.
Jangka Panjang
Kedua program perumahan ini tidak hanya ditujukan untuk menekan angka RTLH, tetapi juga memberi dampak positif terhadap penataan ruang wilayah dan perekonomian lokal. Hasmirizal menekankan pentingnya integrasi perumahan dengan infrastruktur pendukung.
"Kita perhatikan betul integrasinya dengan transportasi publik, sanitasi, air bersih, drainase, ruang terbuka hijau, hingga jalan lingkungan," ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program perumahan yang kini semakin mudah diakses, khususnya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"DP hanya 1%, bunga flat 5%, bebas biaya notaris dan BBN, ini sangat membantu masyarakat MBR untuk punya rumah," pungkas Hasmirizal. (has)
