 |
| Puluhan massa dari organisasi Jaga Marwah dalam aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Istimewa/Hastara.id |
JAKARTA, HASTARA.ID — Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus semakin menguat. Tuntutan itu disuarakan puluhan massa dari organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) dalam aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba alias Edoy, menyatakan KPK perlu memanggil keduanya terkait dugaan keterlibatan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
“Dalam kasus OTT eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, ada informasi pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR hingga Rp1,3 triliun. Salah satunya proyek jalan di Tabagsel yang diduga sarat KKN. Bobby selaku penanggung jawab dan Erni sebagai pengawas dinilai gagal, sehingga OTT itu terjadi,” ujar Edoy dari atas mobil komando.
Menurut Edoy, eratnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di Sumut memperkuat dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bahkan, kata dia, sejumlah anggota DPRD sempat mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Topan Ginting, namun tidak pernah terlaksana.
“Kami juga mendapat informasi tim Korsupgah KPK kesulitan mengakses data pengelolaan APBD Sumut. Hal itu memperkuat dugaan adanya praktik KKN yang berujung OTT,” tegasnya.
Selain menyoroti dugaan keterlibatan Bobby, Edoy juga mengingatkan rekam jejak Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus. Ia menyebut Erni diduga pernah menerima gratifikasi berupa mobil Alphard yang disita KPK pada Oktober 2021, terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus atau DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang melibatkan ayah kandungnya, mantan Bupati Khairudinsyah Sitorus alias Haji Buyung.
“Meski ayah dan anak, secara jabatan eksekutif membelikan mobil atas nama legislatif, jelas itu gratifikasi. Kami minta KPK ungkap kembali dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Erni Sitorus,” katanya.
Edoy juga menyinggung dugaan politik dinasti di Labura. Saat ini, jabatan Bupati Labura dipegang Hendriyanto Sitorus, adik kandung Erni.
“Aroma KKN dan rekam jejak buruk korupsi seakan tak tersentuh hukum hingga kini,” tambahnya.
Menutup orasinya, Edoy menegaskan KPK harus berani menindak tanpa pandang bulu.
“Presiden Prabowo sudah tegas, meskipun kader Gerindra, tetap harus ditindak. Jangan sampai publik menilai KPK tebang pilih,” pungkasnya.
Usai berorasi, perwakilan Jaga Marwah diterima Humas KPK, Prayoga. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi massa kepada pimpinan dan Deputi Penindakan KPK.
“Laporan ini akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” katanya. (red)
