 |
| Kantor Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang di Jalan M Yusuf Jintan Nomor 701. Istimewa/Hastara.id |
DELI SERDANG, HASTARA.ID — Kebijakan Kepala Desa Percut Asyhari Syah, SAg banyak menuai kritikan warga. Salah satu kebijakan yang diprotes warga adalah pemasangan paving block di gang pribadi Kepala Dusun I dan anggota BPD. Protes ini disampaikan warga Dusun XIII Muhammad Hidayat, SSos MA secara tertulis. Bahkan, protes ini juga diberitakan di media massa. Buntut protes ini, Kades Percut Asyhari Syah mengambil langkah membersihkan pemerintahan desa Percut dari praktik nepotisme yang disoroti masyarakat.
Bagaimana tidak, Kades Percut Asyhari Syah menempatkan adiknya Habibah Syah sebagai bendahara desa dan abang kandungnya Abdul Hamid sebagai direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mungkin khawatir praktik nepotisme ini makin ramai dibincangkan akhirnya Kades Percut Asyhari Syah mengambil langkah mengubah struktur kepengurusan BUMDes Percut.
Pada Rabu, 3 September 2025 Asyhari Syah menggelar rapat di malam hari mengganti struktur kepengurusan BUMDes Percut. Rapat tersebut dihadiri Ketua BPD Percut Jama'uddin Hasbullah dan anggota Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) Muhammad Ridwan. Sayangnya, tidak semua anggota LPM mendapat undangan rapat tersebut. Hal ini tentu membuat masyarakat menjadi curiga dengan rapat yang terkesan tiba-tiba.
Dari rapat tersebut diubahlah struktur kepengurusan BUMDes Percut. Sebelumnya posisi Direktur/Ketua BUMDes Percut dipegang abang kandung Kades, yaitu Abdul Hamid. Posisi Abdul Hamid digeser menjadi sekretaris BUMDes, sedangkan posisi Direktur dialihkan kepada Muhammad Ridwan yang merupakan anggota LPM Desa Percut. Sedangkan posisi bendahara yang semula dipegang oleh Diana Eva Lubis diganti dengan Nina Chairani Simatupang. Manager Unit Usaha Pertanian dijabat Sugono dan Unit Usaha Perikanan tetap dipegang Muhammad Nuh.
Menurut seorang warga Percut yang tidak mau identitasnya dipublikasikan rapat itu tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Penempatan posisi jabatan di BUMDes Percut itu terkesan punya muatan politis.
"Sebelum rapat itu digelar, adik Muhammad Ridwan yang bernama Fadlan menggembar - gemborkan akan mendemo Kades. Eh.. Tak taunya abangnya dikasi posisi Direktur BUMDes. Terus, posisi bendahara juga gitu. Sebelumnya Nina Chairani ini ikut mendaftarkan diri menjadi staf desa. Tapi tak perpilih. Suaminya mulai ribut di warung. Dan, hasil rapat itu Nina Chairani ditempatkan jadi Bendahara BUMDes" jelasnya.
Menurut sumber ini, BUMDes Percut yang bernama Sejahtera Berjaya ini sudah banyak diperbincangkan warga. Dari mulai pembelian dua unit perahu/sampan dan alat tangkap ikan berupa pukat hingga berapa hasil pendapatan BUMDes. Hal yang dipertanyakan warga mengapa pemerintahan desa Percut membeli alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah.
"Pukat itu kan dilarang. Kok itu yang dibeli. Terus apa hasil BUMDes itu. Berapa untungnya? Tak jelas" katanya lagi.
Ia menuturkan dari informasi yang beredar di masyarakat Direktur BUMDes yang lama Abdul Hamid selalu mengaku BUMDes tidak punya anggaran untuk memperbaiki sampan yang rusak. Untuk perbaikan sampan ini, Manager Unit Usaha Perikanan Muhammad Nuh menggunakan dana pribadinya.
"Sempat terdengar kabar, antara Manager dan Direktur BUMDes ini cekcok karena duitnya Pak Nuh ini udah banyak keluar. Karena itu, dia minta Abdul Hamid mundur dari jabatan Direktur BUMDes" katanya.
Wewenang Kades
Manager Unit Usaha Perikanan BUMDes Percut, Muhammad Nuh, akhirnya angkat bicara terkait dinamika internal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Percut, termasuk soal perombakan struktur kepengurusan hingga relasinya dengan warga yang belakangan ikut menyoroti kebijakan Kepala Desa, Asyhari Syah.
Nuh menegaskan, perombakan kepengurusan BUMDes sepenuhnya merupakan wewenang kades.
"Sepanjang yang saya ketahui, penempatan orang-orang dalam struktur itu murni kewenangan kades. Sebab, dalam struktur BUMDes, posisi kades adalah dewan pembina," ujarnya menjawab konfirmasi wartawan, Senin, 29 September 2025.
Dalam isu protes warga terkait pemasangan paving block yang melibatkan Muhammad Hidayat, Nuh mengaku memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
“Dalam istilah Melayu, kami Seri Kemangi atau ada kaitan keluarga. Jadi tidak ada kepentingan lain. Beliau juga saya lihat orang baik, non-parpol, dan tidak punya kepentingan apapun. Hubungan kami sangat baik. Kalau berbeda pandangan, itu hal yang biasa,” kata Nuh.
Meski demikian, ia menegaskan tidak mencampuri urusan pertemuan antara Kades Asyhari Syah dengan Hidayat.
“Kalau soal pertemuan itu saya tidak tahu menahu. Itu bukan ranah saya,” tegasnya.
Lebih jauh, Nuh menjelaskan awal terbentuknya Unit Usaha Perikanan BUMDes. Menurutnya, nelayan menyerahkan hasil tangkapan untuk disortir dan dipasarkan, kemudian hasil pembayaran dari mitra diserahkan kembali ke nelayan.
“Artinya kerjasama ini saling menguntungkan,” jelasnya.
Namun, ia tak menampik kondisi nelayan saat ini tengah sulit akibat kerusakan ekosistem laut dan persaingan dengan nelayan modern yang memiliki peralatan lebih canggih.
“Hasil tangkap nelayan semakin berkurang, dan kita kalah bersaing dengan mereka yang punya teknologi lebih maju,” tambahnya.
Terkait informasi bahwa ia menggunakan dana pribadi untuk perbaikan sampan dan alat tangkap milik nelayan selama ini, Nuh menyebut hal itu wajar.
“Kalau ada kerusakan kecil seperti dove atau pembuangan air, biasanya saya duluan yang memperbaikinya. Itu hal lumrah, karena saya sudah lama berkecimpung di bidang ini,” katanya.
Meski terbuka soal operasional usaha perikanan, Nuh memilih tidak berkomentar mengenai besaran keuntungan yang diperoleh BUMDes dari unit usaha tersebut.
Sejak tamat SMA, Nuh mengaku memang sudah akrab dengan bisnis penampungan hasil nelayan. Ia pernah membeli hasil tangkapan hingga ke luar daerah seperti Sicanggang dan Tanjung Pura.
“Tapi sekarang karena sudah tua, tentu saya tidak mungkin lagi bergerak sejauh itu,” ujarnya.
Pada akhirnya, Nuh menegaskan dirinya hanya fokus menjalankan tugas sebagai Manager Unit Usaha Perikanan, tanpa mencampuri urusan politik maupun polemik antara kades dan warga.
“Bagaimanapun, hubungan saya dengan Pak Hidayat tetap baik sejauh ini,” pungkasnya.
Mulai Senyap
Sementara itu, polemik pemasangan paving block di gang pribadi mulai senyap. Sebelumnya, kontroversi program ini diributkan di media massa dan akun media sosial beberapa orang warga Percut. Diketahui pemegang akun itu adalah anak main dari Muhammad Hidayat, warga Dusun XIII yang meributkan pembangunan yang dibiayai dana desa. Menurut informasi yang beredar telah ada pertemuan antara Kades Percut Asyhari Syah dan Muhammad Hidayat di sebuah cafe di kompleks MMTC Medan.
"Kabar yang beredar ada pertemuan Kades dan Pak Dayat. Mungkin ada kesepakatan untuk enggak ribut lagi. Itu yang kita sesalkan. Soalnya, pak Dayat itu dikenal sebagai ustadz. Kalau ustadz bisa diamankan Kades, lah siapa lagi yang mau bersuara soal penyimpangan di desa" ucap sumber sambil menghela napas.
Menanggapi isu tersebut, saat dikonfirmasi Muhammad Hidayat membenarkan memang ada pertemuan antara dirinya dengan Kades Percut Asyhari Syah yang didampingi Sekdes Percut Muhammad Sholahuddin Al Ayyubi. Pertemuan itu berlangsung pada hari Jumat, 12 September 2025 sekitar jam 10.00 WIB di Cafe Seulawah Kupi Kompleks MMTC. Pertemuan itu digagas oleh pemerintahan desa Percut.
Hidayat menjelaskan pada hari Selasa, 9 September Sekdes Percut menelpon mengatakan Kades Percut ingin bertemu. Hidayat menyetujui pertemuan itu namun belum disepakati kapan pertemuan dilakukan. Perbincangan telepon itu dilanjutkan esok hari melalui chat WhatsApp dan disepakati pertemuan dilakukan hari Jum'at,12 September 2025 di Cafe Seulawah Kupi di Kompleks MMTC Medan.
"Sekdes menelpon saya. Dia bilang, pak Kades mau ngobrol soal protes saya terkait pemasangan paving block itu. Kalau ngomong non formal aja, saya minta di kafe aja. Seulawah Kupi. Karena, saya juga punya kerjaan lain. Kebetulan pagi Jumat itu ada waktu saya kosong antara jam 8 sampe jam 10. Tapi nyatanya, Kades dan Sekdes datang ke Seulawah Kupi jam sepuluh pagi" jelas Hidayat sambil menunjukkan screenshot percakapan via Whatsapp dengan Sekdes Percut.
Menurut Hidayat, dalam pertemuan itu Kades Percut menjelaskan pemasangan paving block pada gang pribadi itu telah memenuhi aturan. Karena, merupakan usulan warga dalam Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musrenbang Desa. Namun bagi Hidayat walaupun diusulkan dalam Musdus hingga Musrenbang Desa tetap saja menyalahi aturan karena gang itu gang pribadi bukan fasilitas umum.
"Bagi saya itu tetap melanggar, makanya saya minta Pak Kades membongkar paving block itu. Tapi Kades keberatan. Jadi kata saya, kalau memang gak bisa dibongkar maka pemerintah Desa harus menyerah dokumen yang saya minta terkait program pemasangan paving block di gang milik pribadi itu" jelas Hidayat.
Hidayat menerangkan dirinya meminta penyerahan dokumen itu diberikan dalam rapat yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya, agar tidak timbul fitnah bahwa dirinya sudah diamankan oleh Kades Percut.
"Kata Kades kan itu sesuai aturan. Untuk memastikannya ya tengok dokumennya. Kalau ternyata betul, ya saya harus bilang program itu benar. Jadi itu perlu diketahui orang banyak, minimal tokoh-tokoh masyarakat. Biar tidak jadi fitnah bagi saya" tuturnya.
Hidayat membantah Kades menawarkan sesuatu kepadanya agar menghentikan aksi protes terkait pemasangan paving block pada gang pribadi. Ia juga mengaku tidak tahu menahu soal persoalan BUMDes Percut. Keberadaan BUMDes Percut itu memang menjadi perbincangan di warung - warung. Namun, ia hanya fokus memprotes pemasangan paving block itu saja.
Hidayat juga mengaku seseorang pernah menelpon dirinya melalui Whatsapp sebanyak dua kali. Ia tidak mengenal orang tersebut dan sang penelepon juga tidak menyebutkan identitasnya. No HP yang digunakannya juga tidak bisa dikontak lagi. Penelepon ini menawarkan data - data penyimpangan yang dilakukan desa, termasuk BUMDes itu.
"Ia menyarankan saya untuk membawa ke jalur hukum. Tujuannya, supaya Kades gol. Lalu ada pemilihan Kades Pergantian Antar Waktu (PAW). Dan saya yang ditawarinya jadi Kades PAW ini. Penelepon itu siap membiayai saya untuk jadi Kades PAW. Jelas saya tolak. Tujuan saya untuk memperbaiki desa bukan untuk menggulingkan Kades" jelasnya.
Menurut Hidayat dalam perbincangan di Seulawah Kupi itu hanya membicarakan tuntutannya agar paving block di gang pribadi itu dibongkar. Tidak ada membahas kebijakan desa yang lain, seperti soal BUMDes karena pertemuan itu sekitar satu jam saja. Namun Hidayat mengaku kecewa dengan sikap Kades Percut Asyhari Syah karena lamban menggelar rapat/musyawarah desa untuk penyerahan dokumen dimaksud.
"Kades menyetujui permintaan saya, soal penyerahan dokumen dalam rapat. Tapi udah lebih dia minggu, rapat itu belum juga dilakukan. Akibat kelalaian Kades ini muncul isu yang mencemarkan nama baik saya. Untungnya media konfirmasi dulu sebelum berita ditayangkan. Jadi saya bisa memberikan klarifikasi" pungkasnya. (red)
