 |
| Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotman Harahap dalam temu pers di Kantor Gubsu belum lama ini. Diskominfo Sumut/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Polemik pemberhentian truk berplat Aceh di Kabupaten Langkat menuai gelombang kritik publik. Tindakan tersebut dikhawatirkan merusak hubungan harmonis antara Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, akhirnya buka suara melalui video klarifikasi yang dirilis, Senin (29/9/2025).
Erwin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat melarang kendaraan berplat luar daerah melintas di Sumut.
“Semua orang tetap bebas melintas, bekerja, ataupun berdagang di wilayah Sumut,” katanya. Namun, di balik klarifikasi itu, Erwin menyoroti pentingnya kendaraan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut menggunakan plat lokal, BK atau BB. Alasannya sederhana: pajak kendaraan bermotor.
“Tujuannya supaya pajak kendaraan bisa masuk dan dipakai kembali untuk pembangunan jalan, fasilitas umum, dan layanan masyarakat di Sumatera Utara,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan ini tetap menimbulkan tanda tanya. Apakah razia di lapangan benar murni sebatas imbauan penggunaan plat lokal, atau justru praktik diskriminatif terhadap kendaraan luar daerah? Publik menilai klarifikasi Pemprov Sumut terkesan meredam isu ketimbang memberi jawaban tegas atas dugaan tindakan semena-mena aparat di lapangan.
Kritik juga mengemuka terkait komunikasi publik yang dianggap tidak cermat. Alih-alih memberi penjelasan sejak awal, Pemprovsu baru merespons setelah kegaduhan meluas. Erwin pun mengakui hal itu.
“Kami mohon maaf bila pesan yang sampai ke masyarakat terkesan berbeda. Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen memperbaiki komunikasi publik dan selalu terbuka terhadap masukan,” ujar mantan Sekda Tapanuli Tengah tersebut.
Disinggung akan lebih baik jika yang memberikan keterangan adalah Gubernur Bobby, Erwin menjawab diplomatis dan terkesan 'melempar bola' ke Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu, Muhammad Suib Sitorus.
"Pak gubernur tidak ada menyampaikan substansi tentang masalah itu (yang ada Asisten 3, Red). Di video itu pak gubuernur di lokasi mobil truk yang ke 2 (bukan plat BL)," kilah dia.
Razia truk plat Aceh ini kini menjadi cermin rapuhnya koordinasi dan strategi komunikasi Pemprov Sumut. Bila tidak ditangani dengan serius, persoalan kecil bisa berubah menjadi isu sensitif antarprovinsi, bahkan mengganggu hubungan ekonomi dan sosial masyarakat di perbatasan. (has)
