 |
| Kolase foto Kadishub Medan, Erwin Saleh saat dilantik bersama tiga rekannya oleh Wali Kota Rico Waas pada Jumat, 22 Agustus 2025. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Persoalan parkir di Kota Medan masih meresahkan. Mulai dari pungutan liar, tarif mencekik, hingga dominasi juru parkir liar (jukir) yang kerap berwajah premanisme, terus mencoreng wajah pelayanan publik. Namun, sejak Erwin Saleh dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, perbaikan yang diharapkan publik lewat berbagai terobosan, nyaris tak terlihat.
Keluhan masyarakat soal parkir ini ternyata sudah sampai ke telinga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Saat diwawancarai wartawan usai melantik tiga pejabat eselon II, Kamis (2/10/2025), Rico tak menampik bahwa masalah parkir masih jauh dari kata tuntas.
“Dari BKPSDM terus menilai, sampai ke saya mana yang tidak baik dan baik. Kita tunggu ya, karena kebijakan baru butuh kajian komprehensif. Jangan buat kebijakan baru malah tidak efektif. Perwal (peraturan wali kota) parkir sedang proses,” ujarnya.
Hasil penelusuran di lapangan, pungutan parkir masih jauh dari aturan resmi. Di sejumlah titik strategis, seperti Lapangan Merdeka dan kawasan Kesawan Square, tarif parkir motor dipatok Rp5.000, meski Perwal Parkir menetapkan hanya Rp3.000. Bahkan, sejumlah pengendara mengaku diminta bayar sebelum sempat turun dari kendaraan. Ini terjadi di depan Pos Bloc, kawasan Lapangan Merdeka Medan.
Situasi serupa dialami pedagang dan pembeli di Pajak Perguruan. Bukannya memberi kenyamanan, sistem parkir yang semrawut justru menghambat perputaran ekonomi.
“Beli kue basah sebentar saja, nggak turun dari motor, tetap ditagih Rp3.000-Rp5.000. Lama-lama orang malas belanja ke sini,” keluh seorang pedagang.
Lebih memprihatinkan, jukir liar justru lebih dominan di kawasan tersebut. “Jukir resmi yang pakai rompi dan karcis hanya satu orang. Sisanya liar, malah nawarin sistem bulanan. Kalau tak mau, dagangan kami diletakkan di depan lapak oleh mereka,” ungkap pedagang lain dengan nada kesal.
Para pedagang kini menuntut tindakan nyata dari Kadishub. Mereka mendesak Erwin Saleh turun langsung ke lapangan, bukan hanya duduk di balik meja.
“Bapak Kadishub tolong turun langsung. Kami pedagang sudah sangat resah. Kalau dibiarkan, pembeli makin lari. Dagangan kami bisa mati pelan-pelan,” tegas seorang pedagang.
Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Erwin Saleh menemui jalan buntu. Dihubungi berulang kali melalui telepon maupun WhatsApp, yang bersangkutan tak kunjung memberikan jawaban, meski status pesan terlihat aktif.
PAD Bocor
Minimnya langkah tegas Dinas Perhubungan tak hanya merugikan warga, tapi juga menggerus potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Karcis ilegal dan pungli yang dibiarkan berlarut-larut menjadi indikator lemahnya kendali Erwin Saleh dalam menjalankan instruksi wali kota.
“Iya, itu masih kita ceklis-ceklis lagi mana yang kurang. Perwal soal parkir sedang proses. Bersabar ya masyarakat,” bilang Rico sembari memberi sinyal evaluasi lanjutan akan dilakukan terhadap Erwin Saleh.
Jika kondisi ini dibiarkan, persoalan parkir tak hanya soal retribusi, melainkan soal keberanian pemerintah menindak praktik premanisme yang merugikan masyarakat luas. (has)
