 |
| Foto ilustrasi warga Medan sedang mengantre di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak. |
MEDAN, HASTARA.ID — Banjir susulan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Medan tidak boleh menjadi pemicu kembalinya antrean panjang bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bahwa dalam kondisi darurat sekali pun, Pertamina wajib memastikan stok aman dan distribusi tetap berjalan, agar masyarakat tidak kembali mengalami kelangkaan seperti beberapa hari sebelumnya.
"Selama beberapa hari terakhir, masyarakat sudah sangat dirugikan oleh antrean panjang, pembatasan kuota hingga SPBU yang kehabisan stok. Keadaan ini tidak boleh terulang hanya karena bencana susulan," ujar Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar di Medan, Kamis, 4 Desember 2025.
Padian Siregar menyebut Pertamina harus membuktikan bahwa sistem distribusi mereka benar-benar kuat dan siap menghadapi gangguan apa pun, termasuk banjir.
"Publik juga menuntut Pertamina untuk tampil lebih proaktif—bukan hanya memberi pernyataan normatif bahwa stok aman, tetapi menghadirkan data, jadwal distribusi, dan update harian di SPBU. Tanpa data yang jelas, masyarakat sulit percaya bahwa antrean tidak akan kembali terjadi," ujarnya.
Dalam kondisi darurat seperti banjir, imbuh Padian, transparansi menjadi hal yang sangat penting agar publik tidak terpancing panik, berbondong-bondong ke SPBU, dan menciptakan antrean baru.
Selain itu, masyarakat mengingatkan bahwa bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik. Justru dalam situasi sulit, pelayanan dan informasi harus lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terbuka.
Pertamina juga dimintanya memastikan bahwa pembatasan kuota per kendaraan tidak diberlakukan kembali, karena kebijakan itu terbukti hanya memecah pasokan tanpa mengatasi akar masalah.
"Masyarakat tidak ingin kembali mengalami antrean panjang hanya karena distribusi tidak siap menghadapi banjir susulan. Pertamina harus memastikan stok aman, distribusi lancar, dan informasi diperbarui setiap hari. Publik berhak mendapatkan kepastian, bukan kekacauan berulang," pungkas Padian Siregar. (prn/rel)
