 |
| Kepala Disperindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap didampingi jajarannya melayani wawancara wartawan usai konferensi pers di kantor Gubernur Sumut, Selasa (31/3/2026). Hasby/Hastara.id |
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (31/3).
“Faktor harga memang dipengaruhi demand dan supply, tetapi yang paling krusial saat ini adalah distribusi. Ini yang perlu intervensi pemerintah,” ujar Dedi.
Ia mencontohkan harga minyak goreng yang berubah drastis dalam waktu singkat, dari Rp15.700 per liter melonjak menjadi Rp18.200, lalu kembali turun di kisaran Rp16.000. Kondisi serupa juga terjadi pada cabai yang sempat berada di angka Rp35.000 per kilogram sebelum kembali naik tajam menjelang lebaran.
Menurut Dedi, ketidaklancaran distribusi diduga terjadi akibat penahanan barang oleh oknum tertentu. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan adanya praktik kartel yang bermain di luar pengawasan pemerintah.
“Ada indikasi distribusi tersendat karena ditahan. Seperti ada kartel yang bermain,” ungkapnya.
Selain itu, praktik ijon di tingkat petani turut memperparah kondisi. Dalam praktik ini, hasil panen telah diborong sebelum masa panen, sehingga pasokan dapat dikendalikan pihak tertentu.
“Petani berada dalam posisi dilematis. Mereka butuh modal, tetapi hasil panennya justru dikuasai pihak lain yang kemudian mengatur distribusi,” ungkapnya.
Upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumut akan memperkuat kerjasama antar daerah, baik kabupaten/kota maupun antarprovinsi, khususnya daerah dengan potensi pertanian unggulan. Pengawasan juga akan diperketat dengan melibatkan Satgas Pangan, Bulog, Bank Indonesia, serta instansi terkait dari Kementerian Perdagangan.
“Kita butuh pengawasan ketat agar distribusi tidak disalahgunakan dan praktik perdagangan tetap tertib,” tegas Dedi.
Di sisi lain, ia mengingatkan faktor global juga berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, misalnya, dapat berdampak pada jalur distribusi internasional seperti di Selat Hormuz.
“Jika jalur tanker terganggu, distribusi global ikut terdampak. Ini harus diantisipasi,” katanya.
Meski demikian, Dedi menilai kondisi ketahanan pangan Indonesia masih relatif aman. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan dibandingkan sejumlah negara lain.
“Kita patut bersyukur, kondisi pangan masih terkendali. Namun, ke depan kedaulatan pangan harus terus diperkuat agar tidak bergantung pada pihak luar,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Dinas Perindag ESDM Sumut akan menggelar rapat evaluasi bersama para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah dan sekretaris daerah, guna membahas langkah pengendalian inflasi pasca-lebaran.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kami optimistis, dengan sinergi yang kuat, persoalan distribusi dan fluktuasi harga dapat segera diatasi demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (has)
