 |
| Sekretaris Pengurus Daerah II GM KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, mengeluhkan sulitnya memperoleh uang pecahan baru melalui bank-bank konvensional milik pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri.
Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Di sejumlah titik di Kota Medan, seperti kawasan Lapangan Merdeka, marak warga yang menjajakan uang pecahan baru secara bebas dengan mengambil keuntungan dari selisih nilai tukar.
Praktik serupa tidak hanya terjadi di pinggir jalan, tetapi juga merambah ke berbagai platform media sosial. Para penjual menawarkan paket uang pecahan baru dengan potongan tertentu, yang pada akhirnya membebani masyarakat.
“Di bank sulit sekali dapat uang baru, tapi di luar malah banyak dijual. Ini yang membuat kita bingung dan kecewa,” ujar Jessica saat ditemui di Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Krakatau, Selasa (17/3).
Sekretaris Pengurus Daerah II GM KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, mengaku heran dengan fenomena tersebut. Ia menilai ada ketidakseimbangan antara distribusi resmi dan peredaran uang pecahan baru di luar jalur yang semestinya.
“Bagaimana sebenarnya pendistribusian uang pecahan baru ini? Masyarakat yang ingin menukar di Bank Indonesia dibatasi, tetapi di luar justru lebih mudah didapat,” ujarnya.
Thamrin menduga terdapat celah dalam sistem distribusi yang berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Ia menekankan perlunya langkah tegas guna memastikan distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.
Sebagai Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara, Thamrin mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan mengusut praktik tersebut.
“APH harus mengusut tuntas, termasuk jika ada oknum yang bermain di balik peredaran uang pecahan baru ini,” tegasnya.
Ia meminta agar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara dievaluasi sebagai bentuk tanggungjawab atas lemahnya pengawasan dan distribusi yang dinilai tidak merata.
Pihaknya berharap pemerintah dan otoritas terkait segera mengambil langkah konkret agar distribusi uang pecahan baru dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus melalui praktik yang merugikan. (rel)
