 |
| Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Rabu, 11 Februari 2026. (Foto: Istimewa) |
JAKARTA, HASTARA.ID — Pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan ini dirancang untuk mengurangi mobilitas sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dikutip dari Antara, Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan, skema yang tengah disusun memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.
Menurut Airlangga, aturan teknis masih dalam tahap pematangan dan akan diumumkan kepada publik setelah final. Rencananya, kebijakan ini akan mulai diterapkan setelah periode Lebaran.
"Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya," jelasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal, khususnya dari kenaikan harga energi global yang berdampak pada perekonomian domestik.
*Potensi Hemat BBM hingga 20 Persen
Airlangga menegaskan, durasi penerapan kebijakan WFH akan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, termasuk dinamika harga minyak dan kondisi geopolitik.
"Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya," kata Airlangga.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap rencana tersebut. WFH dinilai mampu memberikan efisiensi signifikan, terutama dari sisi pengurangan konsumsi BBM akibat berkurangnya mobilitas harian masyarakat.
Menurut perhitungan awal, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 20 persen dari konsumsi energi yang biasa digunakan.
"(Respons Presiden) baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih efisien di tengah tantangan global. (bbs)
