 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas dalam sebuah acara dengan para pelaku UMKM Kota Medan beberapa waktu lalu. Istimewa/Hastara.id |
"Diskoperindag kami dorong melakukan pendataan menyeluruh terhadap pelaku UMKM di Kota Medan agar program bantuan pemerintah tepat sasaran. Pelaku usaha tidak cukup hanya diberikan bantuan modal, tetapi juga perlu mendapat pelatihan, pembinaan hingga dukungan pemasaran produk secara berkelanjutan," ujar Anggota DPRD Kota Medan, M Afri Rizki Lubis kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).
Menurut politisi muda Partai NasDem ini, Diskoperindag harus memastikan bantuan yang diberikan benar-benar berdampak terhadap perkembangan usaha masyarakat. Jangan hanya sebatas memberikan bantuan lalu ditinggalkan tanpa evaluasi.
"Evaluasi terhadap penerima bantuan penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan UMKM. Dengan begitu, pemerintah dapat memperbaiki pola bantuan dan menentukan langkah lanjutan bagi pelaku usaha yang masih mengalami kendala," kata Ketua Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Kota Medan ini.
Rizki menambahkan, GARPU sebagai organisasi sayap Partai NasDem siap berkolaborasi dengan Diskoperindag dalam memperkuat sektor usaha kecil dan menengah di Kota Medan.
Ia menyebut GARPU memiliki sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan pedagang dan UMKM, mulai dari pendampingan usaha, advokasi hak pedagang, bantuan legalitas usaha hingga penguatan akses permodalan.
“GARPU hadir untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas. Kita ingin ada sinergi nyata dengan Diskoperindag dan stakeholder lainnya agar program pemberdayaan benar-benar dirasakan masyarakat kecil,” ujarnya.
Selain itu, GARPU juga ingin menjadi jembatan antara pedagang dengan pemerintah, terutama dalam membantu pengurusan izin usaha, akses bantuan modal, hingga menyelesaikan persoalan pungutan liar yang kerap dikeluhkan pedagang kecil.
“Kita ingin membangun kolaborasi dengan pemerintah dan perbankan agar lahir program yang benar-benar menyentuh kebutuhan pedagang kecil dan UMKM,” pungkasnya. (has)
