 |
| Dr Farid Wajdi. Istimewa/Hastara.id |
Oleh: FARID WAJDI
Blackout listrik massal di Sumatera bukan sekadar gangguan teknis. Peristiwa tersebut merupakan tamparan telak terhadap narasi besar modernisasi Indonesia. Dalam hitungan menit, kota-kota gelap. Aktivitas ekonomi tersendat. Sinyal komunikasi terganggu. Rumah sakit bersandar pada genset darurat. Jalanan kacau. Kepanikan menyebar. Seluruh situasi memperlihatkan satu kenyataan pahit: fondasi energi Indonesia ternyata masih rapuh.
PT PLN menjelaskan gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai akibat cuaca buruk sebagai penyebab blackout. Penjelasan teknis tersebut dapat dipahami. Namun publik berhak mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa satu gangguan mampu melumpuhkan wilayah sangat luas? Mengapa sistem kelistrikan nasional tetap rentan terhadap efek domino? Mengapa negara sebesar Indonesia masih terlihat gagap menghadapi krisis energi regional?
Pertanyaan tersebut penting sebab listrik hari ini bukan sekadar layanan publik biasa. Listrik telah berubah menjadi syarat hidup peradaban modern. Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati. Aktivitas ekonomi berhenti. Sistem pembayaran digital lumpuh. Industri terdiam. Komunikasi terganggu. Stabilitas sosial ikut terancam.
Ironisnya, Indonesia selama ini begitu percaya diri berbicara tentang transformasi digital, hilirisasi industri, kendaraan listrik, pusat data, bahkan kecerdasan artifisial.
Pemerintah berlomba menjual optimisme tentang masa depan teknologi. Namun fondasi dasarnya justru memperlihatkan kelemahan serius. Modernitas Indonesia tampak megah di permukaan, tetapi mudah terguncang hanya karena satu gangguan transmisi. Situasi tersebut memperlihatkan paradoks pembangunan nasional: negara sibuk membangun simbol kemajuan, tetapi lalai memperkuat urat saraf kemajuan itu sendiri.
Panggung Pencitraan Kekuasaan
Selama ini pembangunan energi terlalu terobsesi pada angka. Tambahan megawatt diperlakukan sebagai trofi politik. Peresmian pembangkit dijadikan panggung pencitraan kekuasaan. Padahal persoalan terbesar sistem kelistrikan modern bukan sekadar menghasilkan listrik, melainkan memastikan listrik tetap hidup dalam situasi paling buruk sekalipun.
Negara maju memahami logika tersebut sejak lama. Mereka membangun sistem berlapis. Jika satu jalur terganggu, sistem cadangan bergerak otomatis. Jika satu pusat gagal, gangguan tidak menjalar menjadi blackout regional. Mereka memperkuat smart grid, digital monitoring, keamanan siber energi, serta mitigasi krisis berbasis teknologi.
Sebaliknya, Indonesia masih terlalu sering bergerak dengan pola reaktif. Krisis terjadi lebih dulu, penjelasan muncul kemudian. Permintaan maaf menjadi rutinitas tahunan. Publik diminta memahami keadaan, tetapi publik jarang memperoleh transparansi utuh mengenai kualitas jaringan, usia infrastruktur, risiko interkoneksi, hingga kesiapan sistem cadangan nasional. Yang lebih ironis, blackout semacam ini bukan pertama kali terjadi. Gangguan besar berulang, tetapi reformasi mendasar terasa berjalan lambat.
Situasi tersebut memunculkan kesan buruk: negara lebih sibuk mengelola citra dibanding mengantisipasi krisis. Padahal dalam dunia modern, energi bukan lagi sekadar urusan teknis. Energi adalah soal ketahanan negara. Ketika listrik lumpuh luas, keamanan nasional ikut berada dalam posisi rentan. Rumah sakit terganggu. Sistem komunikasi melemah. Infrastruktur vital terancam. Aktivitas ekonomi berhenti. Negara modern dapat kehilangan stabilitas hanya dalam beberapa jam blackout.
Siapa Bertanggungjawab?
Persoalan tersebut menjadi semakin serius di tengah ancaman perubahan iklim global. Cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. Badai, banjir, petir, dan gelombang panas akan terus menguji ketahanan sistem energi nasional. Jika infrastruktur transmisi tetap rapuh, blackout besar bukan lagi kemungkinan kecil, melainkan ancaman nyata yang akan terus berulang.
Karena itu, publik tidak cukup diberi penjelasan tentang cuaca buruk. Cuaca ekstrem memang tidak bisa dicegah, tetapi sistem tangguh seharusnya mampu meminimalkan dampaknya. Di sinilah inti persoalannya: apakah negara benar-benar serius membangun ketahanan energi nasional, atau hanya sibuk memproduksi slogan transformasi digital?
Indonesia menghadapi masalah klasik yang terus diwariskan dari tahun ke tahun: pembangunan fisik lebih diprioritaskan dibanding pembangunan sistem. Gedung baru terlihat megah di kamera. Peresmian proyek mudah dijual sebagai pencapaian politik. Namun investasi pada transmisi, mitigasi blackout, smart grid, dan sistem cadangan tidak selalu menarik secara elektoral.
Akibatnya, modernisasi berjalan timpang. Teknologi berkembang cepat, tetapi fondasi energinya tertinggal. Blackout Sumatera menjadi alarm keras tentang rapuhnya arah pembangunan nasional. Peristiwa tersebut memperlihatkan satu kenyataan sederhana: peradaban digital Indonesia ternyata masih berdiri di atas sistem energi yang belum sepenuhnya siap menopang beban masa depan.
Karena itu, pertanyaan “siapa bertanggung jawab?” tidak cukup dijawab dengan menunjuk faktor teknis atau cuaca buruk. Tanggung jawab sesungguhnya berada pada cara negara membangun visi energi nasional. Apakah energi diperlakukan sebagai fondasi strategis peradaban atau sekadar proyek administratif rutin?
Publik membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Publik membutuhkan audit menyeluruh terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional, transparansi tata kelola energi, serta reformasi serius dalam pembangunan jaringan transmisi dan mitigasi krisis. Jika tidak, blackout hanya akan menjadi ritual berulang: listrik padam, masyarakat panik, pejabat meminta maaf, lalu seluruh persoalan dilupakan sampai kegelapan berikutnya datang. (*)
**Penulis merupakan Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020.
