 |
| Wali Kota Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap diabadikan bersama Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen beserta wakil ketua, Zulkarnaen dan Rajudin Sagala dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (18/6/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Persoalan banjir, drainase rusak, jalan berlubang hingga bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran mendominasi aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) I.
Laporan hasil reses tersebut dibacakan Robi Barus, mewakili anggota dewan Dapil I dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (19/1/2026). Dapil I meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah.
Dalam laporan itu disebutkan, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi keluhan utama warga di lingkungan masing-masing.
“Anggota DPRD Kota Medan telah mendengar, mencatat dan menyerap aspirasi tentang keluhan, harapan dan persoalan nyata di tengah masyarakat, mulai dari dampak ekonomi, kebutuhan infrastruktur, penanganan banjir hingga persoalan bantuan sosial,” ujar Robi Barus saat membacakan laporan reses.
Dalam sektor infrastruktur, mayoritas warga mengeluhkan buruknya sistem drainase yang menyebabkan banjir dan genangan air di sejumlah wilayah, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Petisah dan Medan Barat.
Warga Jalan Gaperta, Gang Husin, Kelurahan Helvetia Tengah, misalnya, mengeluhkan tidak adanya saluran pembuangan air sehingga kawasan tersebut kerap dilanda banjir saat hujan turun. Keluhan serupa juga datang dari warga Jalan Perkutut, Jalan Matahari, Jalan Bunga Cempaka hingga Jalan Klambir 5 yang meminta normalisasi drainase dan perbaikan parit.
Selain banjir, masyarakat juga meminta pengaspalan jalan, pembangunan drainase baru, normalisasi sungai hingga pembangunan jembatan penghubung di kawasan Sei Agul. Di sektor perhubungan, warga meminta penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima di Jalan Kapten Muslim karena dinilai memicu kemacetan parah. Aspirasi terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU) juga mendominasi, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang minim penerangan.
Tak hanya infrastruktur, persoalan bantuan sosial turut menjadi sorotan warga. Banyak masyarakat mengeluhkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia, Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga bantuan BPJS PBI yang dinilai belum tepat sasaran.
Sejumlah warga bahkan mengaku telah didata sebagai masyarakat kurang mampu sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah.
“Masih banyak warga yang mengeluhkan bantuan sosial kurang tepat sasaran dan meminta dilakukan pendataan ulang masyarakat miskin agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak,” kata Robi.
Persoalan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian masyarakat. Warga meminta penanganan sampah di kawasan bantaran sungai, penyediaan tempat penampungan sampah hingga edukasi pengelolaan sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan parit.
 |
| Robi Barus mewakili anggota dewan Dapil Medan I membacakan laporan reses dalam rapat paripurna. Istimewa/Hastara.id |
Permasalahan infrastruktur, banjir, lampu jalan, hingga maraknya aksi begal dan narkoba masih menjadi keluhan dominan masyarakat pesisir utara Kota Medan. Dapil II meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.
Laporan hasil reses tersebut dibacakan perwakilan anggota dewan Dapil II, Tia Ayu Anggraini. Dalam laporan itu, warga paling banyak mengeluhkan kondisi jalan rusak, drainase buruk, hingga banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Medan Marelan.
Masyarakat meminta Pemko Medan segera melakukan pengaspalan, pengecoran jalan lingkungan, normalisasi drainase, pembangunan parit, hingga pemasangan box culvert di kawasan rawan genangan. Sejumlah titik yang menjadi sorotan antara lain Jalan Marelan VII, Pasar 2 Barat, Gang Arjuna, Gang Tito, Gang Wakaf, Gang Saudara, hingga kawasan Andan Sari dan Rengas Pulau yang disebut mengalami kerusakan jalan cukup parah dan belum tersentuh pembangunan.
Selain infrastruktur jalan, warga juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum di kawasan permukiman. Keluhan lampu jalan mati dan kurangnya penerangan disampaikan masyarakat di Medan Marelan, Medan Labuhan, hingga Medan Belawan karena dinilai memicu meningkatnya aksi kriminalitas pada malam hari.
“Warga meminta lampu jalan segera diperbaiki dan ditambah, terutama di kawasan rawan begal dan tawuran,” ujar Tia.
Persoalan banjir juga menjadi perhatian serius masyarakat pesisir. Warga meminta pengerukan drainase dan sungai, pengadaan sistem peringatan dini banjir (early warning system), hingga penyediaan perahu karet di setiap kecamatan untuk mempercepat proses evakuasi saat banjir terjadi. Di sektor sosial dan kesehatan, masyarakat mengeluhkan pelayanan BPJS dan program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai masih belum maksimal.
 |
| Tia Ayu Anggraini mewakili anggota dewan Dapil II saat menyampaikan laporan reses dalam rapat paripurna. Istimewa/Hastara.id |
Masyarakat juga meminta peningkatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia, bantuan pendidikan, hingga program bedah rumah bagi warga kurang mampu di kawasan Belawan dan Labuhan.
Tak hanya itu, isu keamanan menjadi sorotan utama warga Belawan. Dalam laporan reses disebutkan masyarakat mengaku resah akibat maraknya begal, tawuran, narkoba, hingga judi online yang semakin meresahkan.
Warga meminta aparat kepolisian dan pemerintah membentuk posko pengamanan, meningkatkan patroli malam, serta melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kriminal dan peredaran narkoba di kawasan pesisir utara Medan. Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, masyarakat meminta tambahan kuota program tebus ijazah, bantuan KIP bagi siswa kurang mampu, pembangunan SMK di Belawan Sicanang, hingga pelatihan kerja dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah yang masih menganggur.
Sementara itu, pelaku UMKM dan masyarakat pesisir juga meminta pemerintah memperbanyak pelatihan keterampilan, validasi bantuan UMKM agar tepat sasaran, hingga bantuan bibit ikan bagi pengusaha tambak yang terdampak banjir.
Aspirasi di Dapil III
Persoalan infrastruktur jalan rusak, banjir, lampu penerangan jalan hingga sulitnya akses bantuan sosial dan lapangan pekerjaan mendominasi aspirasi warga di Dapil Medan III, yang meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Deli.
Laporan hasil reses tersebut dibacakan Fauzi mewakili anggota dewan se-dapilnya. Dalam laporan itu, masyarakat mengeluhkan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan dan belum mendapat penanganan maksimal dari OPD terkait. Dinas SDABMBK, misalnya, warga banyak mengadukan kerusakan jalan, drainase tersumbat hingga banjir yang kerap melanda permukiman saat hujan deras.
Keluhan tersebut di antaranya datang dari warga Jalan Lampu Pelita, Jalan Dua, Jalan Empat, Jalan Mustafa hingga Jalan Bengkel di Kecamatan Medan Timur yang meminta perbaikan jalan, normalisasi drainase serta penanganan banjir secara serius.
“Setiap hujan kawasan kami selalu banjir. Parit tersumbat dan jalan rusak membuat aktivitas warga terganggu,” ucap Fauzi.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga meminta perhatian terhadap rumah tidak layak huni dan kebutuhan fasilitas sosial. Seperti di Dinas Perkimcikataru, masyarakat mengusulkan bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu serta percepatan pembebasan lahan pekuburan di Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung karena kapasitas pemakaman yang ada sudah penuh.
 |
| Anggota DPRD Medan, Fauzi, mewakili rekan-rekannya di Dapil IV menyampaikan laporan reses dalam rapat paripurna. Istimewa/Hastara.id |
Aspirasi lain yang mencuat ialah tingginya nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Warga meminta Pemko Medan melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan peninjauan ulang tarif pajak yang dinilai memberatkan masyarakat, termasuk usulan penghapusan pajak rumah ibadah. Masalah kebersihan lingkungan juga menjadi sorotan. Warga di sejumlah wilayah di Medan Tembung dan Medan Perjuangan mengeluhkan minimnya tempat pembuangan sampah dan buruknya pengangkutan sampah oleh petugas. Masyarakat meminta Dinas Lingkungan Hidup menyediakan tong sampah di lingkungan permukiman serta membentuk bank sampah untuk mengurangi penumpukan sampah liar.
Di sektor sosial, warga berharap penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIS hingga BLT dilakukan lebih tepat sasaran. Sejumlah warga mengaku layak menerima bantuan namun belum terdata sebagai penerima manfaat. Persoalan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian masyarakat. Warga meminta kemudahan pengurusan BPJS gratis, pengaktifan kembali BPJS nonaktif serta solusi terhadap tunggakan iuran BPJS mandiri.
Aspirasi terkait pendidikan turut mendominasi reses. Banyak warga mengajukan permohonan bantuan pendidikan, beasiswa, KIP/PIP hingga sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu. Sementara itu, tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda dan ibu rumah tangga juga menjadi keluhan utama masyarakat. Warga mendesak pemerintah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mempermudah akses kerja bagi masyarakat di Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung.
Tak hanya itu, pelayanan air bersih PDAM Tirtanadi turut dikeluhkan warga. Masyarakat mengaku distribusi air sering mati, kualitas air keruh dan pemasangan instalasi baru dinilai masih sulit dijangkau warga.
Masalah di Dapil IV
Permasalahan infrastruktur, banjir, lampu jalan mati, pelayanan BPJS hingga bantuan pendidikan mendominasi aspirasi masyarakat dari Dapil IV, meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. Laporan hasil reses tersebut disampaikan Indra Doli Rangkuti.
Dalam laporan itu, masyarakat paling banyak mengeluhkan kondisi jalan rusak, drainase tersumbat serta minimnya LPJU di sejumlah wilayah permukiman. Warga meminta Dinas SDABMBK segera melakukan normalisasi dan perbaikan drainase sebelum musim hujan guna mengantisipasi banjir, khususnya di Kelurahan Kota Matsum II, Sukaramai dan Amplas.
Selain itu, sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah juga diminta segera diperbaiki dan diaspal, di antaranya Jalan Wahidin Gang Lurah, Jalan Rahmadsyah Gang Merpati, Jalan Rajawali II Perumnas Mandala, Jalan Perjuangan Gang Tapian Nauli, Jalan Bajak V Gang Rukun, hingga Jalan Pembangunan di Medan Denai.
“Keluhan masyarakat didominasi persoalan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga sehari-hari,” ujar Indra Doli.
 |
| Indra Doli Rangkuti mewakili Anggota DPRD Medan Dapil IV saat menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna. Istimewa/Hastara.id |
Masyarakat juga menyoroti maraknya juru parkir liar di kawasan Medan Area. Warga meminta adanya pembinaan dan penertiban karena jukir dinilai hanya muncul saat meminta uang parkir. Di sektor lingkungan hidup, warga mengeluhkan persoalan sampah yang semakin semrawut dan dugaan pencemaran lingkungan. Masyarakat meminta penambahan tong sampah di sejumlah titik di Medan Area, Medan Amplas dan Medan Denai, serta evaluasi pengangkutan sampah yang dinilai tidak rutin.
Warga Jalan Pengilar Gang Pengilar VIII, Harjosari II, meminta pemerintah mengusut dugaan pencemaran air akibat aktivitas pabrik yang dinilai mengganggu kesehatan masyarakat. Keluhan pelayanan air bersih juga mencuat dalam reses tersebut. Sejumlah warga mengeluhkan kualitas air PDAM yang keruh, hitam, berbau hingga sering mati berjam-jam setiap hari. Di bidang kesehatan, warga menyoroti layanan BPJS Kesehatan yang dinilai belum maksimal. Keluhan paling banyak terkait pasien yang tidak mendapatkan kamar rawat inap meski dalam kondisi sakit dan kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat tunggakan bertahun-tahun.
Selain itu, masyarakat meminta BPJS gratis bagi warga kurang mampu serta bantuan biaya pengobatan untuk keluarga pasien gangguan jiwa. Persoalan pendidikan juga menjadi sorotan. Warga meminta program pendidikan gratis dan bantuan sekolah bagi keluarga kurang mampu diperluas, termasuk bantuan biaya kuliah dan buku gratis bagi siswa miskin.
Sejumlah warga juga mengeluhkan bantuan pendidikan yang tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan serta masih adanya pungutan di sekolah seperti biaya legalisir ijazah, uang perpisahan dan hadiah guru. Dalam sektor sosial, masyarakat meminta evaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran serta penambahan bantuan sembako bagi warga terdampak kondisi ekonomi. Tak hanya itu, warga lanjut usia dan janda tidak produktif juga diminta mendapat perhatian lebih melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Aspirasi di Dapil V
Persoalan banjir, jalan rusak, LPJU mati hingga maraknya narkoba menjadi keluhan dominan warga di Dapil V yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan. Berbagai aspirasi masyarakat itu disampaikan Iswanda Ramli, mewakili anggota dewan dari Dapil V.
Dalam laporan tersebut, masyarakat paling banyak mengeluhkan buruknya infrastruktur drainase dan jalan lingkungan yang dinilai menjadi penyebab banjir di sejumlah kawasan permukiman. Warga meminta Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK segera melakukan pembangunan dan normalisasi drainase di sejumlah titik, di antaranya Jalan Pintu Air IV Gang Sekolah, Gang Pribadi dan Gang Famili, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor.
Selain itu, warga juga mendesak perbaikan parit di Jalan Eka Bakti Gang Keluarga, Kelurahan Gedung Johor, karena saluran tersumbat dan kerap menyebabkan banjir saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Tidak hanya drainase, kondisi jalan rusak turut menjadi perhatian masyarakat. Warga meminta pengaspalan dan pengecoran jalan di sejumlah titik, seperti Jalan Pintu Air IV, Jalan Karya Bakti Gang Famili hingga Jalan Karya Kasih X yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Keluhan lain yang mengemuka yakni minimnya LPJU. Warga meminta Dishub menambah dan mengganti lampu jalan yang mati di sejumlah kawasan seperti Jalan Karya Kasih, Jalan Sari, Jalan Stasiun hingga Jalan Suka Murni karena kondisi jalan gelap rawan tindak kriminal.
Persoalan sampah juga menjadi sorotan serius warga. Masyarakat mengeluhkan buruknya pengelolaan sampah di sejumlah lingkungan permukiman, mulai dari minimnya tempat penampungan sementara hingga armada pengangkut sampah yang dinilai tidak maksimal. Warga Gang Anggrek, Kelurahan Simalingkar B, misalnya, meminta Pemko Medan segera mengatasi persoalan sampah yang dinilai menjadi salah satu pemicu banjir. Bahkan, warga mengaku truk pengangkut sampah hanya datang sekali sehari sehingga sampah sering menumpuk.
 |
| Iswanda Ramli mewakili Anggota DPRD Medan Dapil V saat menyampaikan laporan reses dalam rapat paripurna. Istimewa/Hastara.id |
Keluhan serupa juga disampaikan terkait pelayanan administrasi kependudukan. Warga meminta pengurusan KTP, KK, akta kelahiran hingga akta perkawinan dipermudah dan tidak berbelit-belit.
“Warga berharap pencetakan KTP bisa dilakukan di kantor kecamatan atau kelurahan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil,” ucap Iswanda.
Di bidang pendidikan, masyarakat meminta bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), perlengkapan sekolah hingga bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Salah satu aspirasi yang mencuat ialah permohonan bantuan biaya kuliah seorang mahasiswa Universitas Negeri Medan yang terancam putus kuliah karena orang tuanya hanya bekerja sebagai penarik becak.
Sementara itu, persoalan ekonomi dan lapangan kerja juga menjadi perhatian warga. Masyarakat meminta Pemko Medan memperbanyak pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi generasi muda dan sarjana yang masih menganggur.
Keluhan paling tajam datang dari warga terkait maraknya peredaran narkoba, judi dan aksi kriminalitas di sejumlah wilayah di Medan Johor, Medan Polonia hingga Medan Sunggal. Warga meminta Pemko Medan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memberantas bandar narkoba dan aksi begal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Selain persoalan keamanan, warga juga mengeluhkan layanan PDAM Tirtanadi yang kerap mati dan kualitas air yang keruh pascabanjir. Sejumlah warga di Medan Johor dan Medan Tuntungan meminta pemasangan jaringan air bersih segera direalisasikan karena hingga kini masih kesulitan mendapatkan pasokan air layak.
Dalam kesimpulan laporan reses yang berlangsung pada 20-21 Desember 2025 itu, DPRD Medan menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan pada 2026.
DPRD Medan juga meminta Pemko Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mempercepat pelayanan publik dan menentukan skala prioritas pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh aspirasi masyarakat tersebut selanjutnya diteruskan kepada wali kota dan OPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan skala prioritas pembangunan Kota Medan.
 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas menyampaikan tanggapan dalam rapat paripurna laporan reses anggota DPRD Medan. Istimewa/Hastara.id |
Merespons hasil reses tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menempatkan aspirasi masyarakat sebagai kompas utama dalam perencanaan pembangunan.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen ini menjadi momentum penting penyampaian laporan hasil reses anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga 5. Laporan yang memuat berbagai denyut nadi kebutuhan warga tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Wali Kota Medan Rico Waas.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah dan para Camat se-Kota Medan.
Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan bahwa rapat paripurna ini bukan sekadar rutinitas konstitusional atau formalitas kelembagaan. Lebih dari itu, agenda ini merupakan wujud nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat.
"Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD merupakan jembatan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Dari kegiatan inilah berbagai persoalan, harapan, kebutuhan, serta dinamika warga dapat tersampaikan secara langsung dan nyata," katanya.
Ia menambahkan, Pemko Medan memandang hasil reses ini sebagai representasi kebutuhan riil (nyata) warga yang wajib menjadi perhatian bersama. Berdasarkan laporan yang masuk, aspirasi masyarakat masih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi dan sosial.
 |
| Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Medan, Erisda Hutasoit membacakan berita acara dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Medan. Istimewa/Hastara.id |
"Tadi saya sudah melihat hasil laporan reses. Begitu banyak laporan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, drainase, hingga pelayanan kesehatan. Saya minta seluruh Perangkat Daerah untuk menanggapi secara serius dan cepat tanggap. Ini laporan yang sangat penting," tegasnya.
Rico Waas juga memerintahkan jajarannya untuk memetakan penyelesaian masalah tersebut ke dalam skala prioritas yang jelas.
"Selesaikan secepatnya. Petakan apa yang perlu dikerjakan dalam waktu dekat (jangka pendek), menengah, dan panjang. Kita berkomitmen menanggapi setiap laporan masyarakat," tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Medan tidak boleh hanya dilihat dari angka-angka statistik atau banyaknya proyek fisik yang berdiri.
"Keberhasilan pembangunan sesungguhnya hadir ketika masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik, lingkungan yang lebih nyaman, ekonomi yang semakin tumbuh, dan kesempatan yang semakin terbuka luas," bilang Rico Waas.
Untuk itulah ia berjanji akan mengintegrasikan hasil reses ini dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menyelaraskannya dengan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu membawa Kota Medan menjadi kota yang semakin inklusif dan sejahtera bagi seluruh warganya," harapnya. (adv)
