 |
| Anggota Komisi IV DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda, mengkritik keras blackout yang dilakukan PT PLN di ibu kota Provinsi Sumatera Utara lebih dari 24 jam. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera Utara selama lebih dari 24 jam menuai sorotan keras dari Anggota Komisi IV DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda.
Ia menilai PT PLN (Persero) gagal memenuhi janji percepatan pemulihan listrik dan telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Politisi PKS itu menyebut durasi pemadaman yang berlangsung hingga lebih dari satu hari telah mengganggu hampir seluruh aktivitas warga, mulai dari pelayanan publik, kegiatan ekonomi, UMKM, akses air bersih, hingga keamanan lingkungan.
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemadaman listrik massal yang melanda Kota Medan dan sebagian besar wilayah Sumatera Utara selama lebih dari 24 jam,” kata Datuk Iskandar menjawab wartawan, Sabtu (23/5/2026) malam.
Menurutnya, PLN sebelumnya memperkirakan proses normalisasi hanya memakan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Namun realitas di lapangan berbeda. Sejumlah kawasan di Kota Medan justru mengalami pemadaman hingga 24 sampai 28 jam.
“PLN harus bertanggung jawab karena masyarakat sangat dirugikan. Aktivitas ekonomi lumpuh, usaha warga terganggu bahan makanan rusak, jaringan komunikasi terganggu, serta aktivitas rumah tangga praktis berhenti total,” tegasnya.
Disampaikannya, listrik mulai padam pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.25 WIB, tepat saat umat Islam melaksanakan Salat Maghrib. Kondisi itu, kata dia, tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga pelaksanaan ibadah di sejumlah masjid. Meski memahami adanya gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera sebagaimana disampaikan PLN, Datuk Iskandar menilai masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan transparansi informasi selama proses pemulihan berlangsung.
Karenanya Komisi IV mendesak PLN segera memastikan seluruh wilayah kembali normal tanpa pemadaman bergilir berkepanjangan. PLN pun diminta memberikan informasi resmi secara terbuka dan berkala agar masyarakat tidak bingung maupun panik. Paling terpenting lagi, harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan guna mencegah blackout serupa terulang kembali, termasuk mempertimbangkan kompensasi bagi pelanggan terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi para petugas teknis yang bekerja siang dan malam memulihkan sistem kelistrikan. Namun ke depan, ketahanan energi dan mitigasi sistem kelistrikan harus menjadi perhatian serius karena listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti PLN, Datuk Iskandar mengkritik lambatnya antisipasi pemerintah daerah terhadap dampak pemadaman di jalan raya. Padamnya lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan disebut memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Ia meminta Dinas Perhubungan Medan segera memperkuat koordinasi dan kepolisian agar petugas dapat ditempatkan di titik-titik rawan saat terjadi gangguan listrik.
“Pemko Medan harus bergerak cepat ketika ada pemadaman listrik yang berdampak pada lampu lalu lintas. Jangan sampai terjadi kecelakaan dan kemacetan parah. Ke depan, lampu pengatur lalu lintas seharusnya sudah menggunakan panel surya agar tetap berfungsi saat listrik padam,” pungkasnya. (has)
