 |
| Kepala Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Dugaan pengendapan stok pangan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok memantik sorotan keras Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara.
BADKO HMI Sumut mendesak Perum Bulog Kanwil Sumut memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan belum tersalurkannya 52 ton beras dan 1,2 ton MinyaKita yang disebut masih berada di gudang Bulog.
Ketua Umum BADKO HMI Sumut, Muhammad Yusril Mahendra Butarbutar, menilai dugaan tersebut serius karena menyangkut pangan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih, persoalan itu mencuat ketika harga beras dan minyak goreng di pasaran disebut terus mengalami kenaikan.
“Kami meminta Bulog Sumut memberikan penjelasan secara terbuka terkait kondisi stok beras serta Minyakkita yang dikelola. Masyarakat berhak mengetahui apakah stok yang tersedia telah didistribusikan sesuai kebutuhan atau terdapat kendala lain yang menyebabkan beras belum tersalurkan,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Menurut Yusril, Bulog bukan sekadar institusi yang menyimpan cadangan pangan. Lembaga tersebut memiliki mandat strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Karena itu, kata dia, jika benar terdapat stok pangan dalam jumlah besar yang tertahan di gudang ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga, kondisi tersebut harus segera dijelaskan dan ditelusuri.
“Jangan sampai masyarakat dibuat bertanya-tanya. Ketika harga di pasar naik, sementara stok justru diduga masih tertahan di gudang, tentu publik membutuhkan penjelasan yang terang,” tegasnya.
Jangan Biarkan Ruang Spekulasi Terbuka
Yusril mengingatkan, minimnya informasi mengenai pengelolaan stok pangan hanya akan memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Ia meminta Bulog Sumut menjelaskan secara rinci jumlah stok yang tersedia, lokasi penyimpanan, mekanisme distribusi, hingga alasan apabila terdapat komoditas yang belum disalurkan kepada masyarakat.
Menurutnya, transparansi menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan tata kelola maupun praktik yang merugikan kepentingan publik.
“Kalau memang ada kendala distribusi, sampaikan kepada masyarakat apa kendalanya. Kalau ada persoalan administratif, teknis, atau faktor lainnya, buka secara terang. Jangan sampai ketidakjelasan ini menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.
BADKO HMI Sumut bahkan meminta aparat pengawas dan instansi terkait tidak tinggal diam. Audit dan investigasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan untuk memastikan dugaan pengendapan stok tersebut benar-benar terjadi atau tidak.
Copot Kepala Bulog Sumut
Desakan paling keras disampaikan Yusril terkait posisi Kepala Perum Bulog Kanwil Sumut. Ia meminta pimpinan Bulog Sumut dicopot apabila nantinya hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesengajaan menahan distribusi stok pangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika dugaan ini terbukti benar dan ditemukan adanya kesengajaan dalam pengendapan atau penahanan distribusi pangan, kami meminta Kepala Bulog Sumut dicopot dari jabatannya. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan persoalan sepele,” tegas Yusril.
Ia menilai pengelolaan cadangan pangan negara tidak boleh berorientasi semata pada kepentingan administratif, tetapi harus memastikan pangan benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkannya.
“Bulog merupakan instrumen negara yang memiliki mandat menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun pengelolaan stok harus mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan,” pungkasnya. (has)
