MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Terbaik II Nasional Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota Tahun 2026. Prestasi ini menjadi pengakuan atas upaya penguatan pengawasan untuk mencegah praktik kecurangan yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mengancam kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar. Capaian tersebut menempatkan Medan sebagai salah satu daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat pencegahan kecurangan pada penyelenggaraan JKN. Di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap, penguatan tata kelola kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan program jaminan kesehatan berjalan transparan dan akuntabel.
Plt Kadis Kesehatan Medan, Surya Syahputra Pulungan, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kerja Tim Pencegahan Kecurangan JKN di bawah pembinaan Wali Kota Medan.
"Alhamdulillah, hari ini Kota Medan kembali meraih penghargaan nasional sebagai Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota Tahun 2026. Ini merupakan keberhasilan dari Tim PK JKN di bawah pembina Bapak Wali Kota Medan Rico Waas," ujarnya.
Pencegahan kecurangan JKN bukan sekadar persoalan administrasi dan pengawasan anggaran. Praktik fraud dalam pelayanan kesehatan dapat menyebabkan pemborosan pembiayaan, menurunkan mutu layanan, bahkan membahayakan keselamatan pasien. Karena itu, pengawasan yang efektif menjadi salah satu kunci menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
Dalam forum tersebut, Menko Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik kecurangan yang dapat mengancam keberlanjutan JKN.
Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan terhadap pelapor agar sistem pengawasan berjalan efektif dan berintegritas.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, juga menegaskan bahwa pengendalian kecurangan menjadi salah satu prioritas untuk menjaga keberlanjutan JKN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan terus memperkuat kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola, serta kolaborasi lintas sektor. Tim Anti-Kecurangan JKN telah dibentuk di seluruh jenjang organisasi, mulai dari pusat, wilayah hingga cabang.
Pengawasan juga diperkuat melalui penerapan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI), monitoring dan pelaporan kegiatan antikecurangan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang telah tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
"Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat," kata Prihati.
Ia menambahkan, pencegahan kecurangan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sistem, deteksi dini, dan penanganan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Urgensi pengawasan tersebut semakin besar mengingat cakupan JKN yang telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia. Hingga 1 November 2026, jumlah peserta JKN tercatat sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk.
Dengan cakupan sebesar itu, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada pembiayaan. Aspek pelayanan kesehatan, pengelolaan data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan juga harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
BPJS Kesehatan turut mendorong pergeseran pendekatan pelayanan dari volume-based menjadi value-based healthcare. Model ini mengutamakan hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
Bagi Pemko Medan, penghargaan Terbaik II Nasional tersebut menjadi modal sekaligus tantangan untuk mempertahankan pengawasan yang konsisten. Sebab, ukuran keberhasilan pencegahan kecurangan pada akhirnya bukan hanya penghargaan, melainkan terjaminnya hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan. (rel/has)
