Mereka mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil tindakan tegas terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut berinisial Sumikan yang dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan uang terkait pemindahan pegawai.
Mahasiswa menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih laporan dugaan pelanggaran itu disebut telah masuk ke Inspektorat Sumut dan menjadi objek pemeriksaan internal.
Pimpinan aksi FIMSU, Abdul Rasyid Nasution, meminta Bobby Nasution selaku kepala daerah sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) turun tangan memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan menghasilkan keputusan sesuai ketentuan.
"Kami mendesak agar Gubernur Sumut Bobby Nasution segera mengambil tindakan tegas untuk mencopot dan memeriksa secara intensif ASN bernama Sumikan yang diduga terlibat dalam penipuan dan penggelapan uang," tegas Abdul.
Menurutnya, persoalan tersebut telah menjadi perhatian Inspektorat Sumut. Namun, hingga aksi digelar, pihaknya menilai belum ada penyelesaian yang jelas.
Abdul menyebut, pemeriksaan terhadap Sumikan juga tertuang dalam surat DLHK Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/442/DISLHK/X/2026 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Perilaku dan Disiplin ASN.
"Kami melihat ini sebagai persoalan serius. Jika benar terdapat pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada administrasi tanpa kepastian penegakan disiplin," ujarnya.
FIMSU juga telah mendatangi Kantor Inspektorat Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, untuk menyampaikan desakan agar pemeriksaan khusus terhadap ASN tersebut segera dituntaskan.
Mahasiswa turut menyoroti dugaan keterlibatan Sumikan dalam praktik penipuan dan penggelapan uang yang berkaitan dengan pemindahan pegawai. Mereka juga mengungkapkan adanya dugaan kedekatan Sumikan dengan oknum di lingkaran Gubernur Sumut. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Abdul menilai, apabila persoalan ini tidak ditangani secara objektif, dampaknya bukan hanya menyangkut pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga berpotensi mengganggu profesionalisme, kedisiplinan, keharmonisan lingkungan kerja, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa penegakan disiplin ASN dapat dipengaruhi kedekatan, hubungan personal, ataupun intervensi kekuasaan," katanya.
Atas dasar itu, FIMSU mendesak Bobby Nasution mengevaluasi dan mengambil tindakan kepegawaian terhadap Sumikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran. Mereka juga meminta Inspektorat Sumut membuka kejelasan mengenai perkembangan dan hasil pemeriksaan tersebut. (has)
