 |
| Juru Bicara Anggota DPRD Medan Dapil I, Lily MBA saat membacakan penyampaian laporan reses dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (6/1/2025). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Persoalan banjir, buruknya infrastruktur jalan hingga distribusi bantuan sosial tepat sasaran masih mendominasi keluhan warga kepada wakil rakyat di Daerah Pemilihan I yang meliputi Medan Baru, Petisah, Barat, dan Helvetia.
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Medan tentang laporan reses di gedung dewan pada Senin (6/1/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen didampingi para wakil ketua Rajudin Sagala, Zulkarnaen dan Heri Suhendra.
Wakil rakyat di Dapil Medan I antara lain Antonius Devolis Tumanggor, Dame Duma Sari Hutagalung, Lily, MBA, Rajudin Sagala, Renville P Napitupulu, Reza Phalevi Lubis dan Robi Barus merangkum terdapat 62 keluhan warga terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) soal buruknya infrastruktur. Bahwa di wilayah Dapil I masih kerap terjadi banjir, jalan berlubang dan bansos yang tidak tepat sasaran.
Dari 62 item keluhan masyarakat, 90 persen di antaranya mengenai parit/drainase dan 10 persen mengenai jalan berlubang. Persoalan yang dikemukakan masyarakat saat reses adalah tentang banjir dan berkaitan erat dengan drainase yang tumpat.
"Hujan sebentar saja sudah banjir, mohon pengorekan parit dan perbaikan drainase untuk mengurangi banjir," kata Lily menyampaikan kelurahan masyarakat dalam laporan yang dibacakannya.
Terkait bansos, ada 45 keluhan yang disampaikan masyarakat. Ada warga mengeluh rumahnya sudah ditempel stiker sebagai tanda warga kurang mampu oleh pihak Dinas Sosial Medan, tapi bantuan tersebut tidak kunjung datang. Selain itu banyak warga kurang mampu yang kehidupannya sebagai pemulung dan rumah mengontrak tapi tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Ada juga warga lansia kurang mampu, butuh bansos tapi tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan sebagai penerima bansos.
"Belum lagi permohonan bantuan anak sekolah, bantuan-bantuan kami palsu dan kursi roda bagi warga disabilitas, BPJS Kesehatan gratis dan lainnya. Padahal mereka sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi belum juga mendapat bantuan," terang politisi PDI Perjuangan ini.
Dari banyak keluhan tersebut, wakil rakyat di Dapil Medan I menyimpulkan, permasalahan dalam reses ini menjadi masukan dalam merumuskan perencanaan pembangunan ke depan.
"Meski tidak semua usulan bisa langsung diakomodir, kami berharap pemko melalui Bappeda dapat menentukan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang Lily. (has)
