 |
| Menteri HAM Natalius Pigai masuk daftar menteri kinerja terburuk. Istimewa/Hastara.id |
JAKARTA, HASTARA.ID - Survei terbaru yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa kinerja sejumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto mendapat penilaian buruk, dengan beberapa di antaranya mencatatkan rapor merah dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Penilaian ini mencerminkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para menteri dalam menjalankan tugas mereka, baik dalam hal efektivitas program kerja maupun koordinasi antar lembaga pemerintahan.
Daftar Menteri dengan Kinerja Buruk
Menteri HAM Natalius Pigai
Natalius Pigai menjadi menteri dengan penilaian terburuk, memperoleh nilai -113 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa ia menghadapi kesulitan besar dalam mengelola isu-isu terkait hak asasi manusia di Indonesia.
Menteri Koperasi Budi Arie
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Budi Arie mendapatkan nilai -61 poin. Kinerja Budi Arie dianggap kurang optimal dalam mengelola sektor koperasi dan UMKM, yang menjadi sorotan utama dalam survei tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mendapat penilaian -41 poin. Penilaian ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang diambil di sektor energi dan sumber daya alam.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperoleh nilai -36 poin. Penurunan kualitas pengelolaan hutan dan kebijakan terkait hutan menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja menteri ini.
Menteri Desa Yandri Susanto
Masalah Utama dalam Kabinet Prabowo
Survei CELIOS juga mengidentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi oleh kabinet Prabowo Subianto, antara lain:
Kinerja Menteri yang Tidak Memadai
Banyak menteri yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan tugas dan program kerja mereka. Banyak yang dinilai hanya melontarkan ide tanpa memahami regulasi yang ada, dan beberapa kementerian bahkan belum melantik pejabat eselon yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara optimal.
Tata Kelola Anggaran yang Buruk
52% responden menilai tata kelola anggaran kabinet ini sangat mengecewakan. Pengelolaan anggaran yang buruk menghambat pelaksanaan program-program yang seharusnya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.
Kurangnya Kolaborasi Antar Lembaga
Sebanyak 46% responden menilai bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintahan sangat kurang efektif. Hal ini berdampak pada koordinasi yang buruk dalam menangani berbagai permasalahan nasional yang membutuhkan solusi bersama.
Minimnya Intervensi di Sektor Ekonomi
Hanya 31% responden yang menilai kabinet Prabowo Subianto memberikan intervensi yang cukup dalam sektor ekonomi. Dalam situasi krisis global dan tantangan domestik, sektor ekonomi membutuhkan kebijakan yang lebih cepat dan responsif untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Survei ini mencerminkan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan responsivitas dalam menghadapi tantangan yang ada. (psb)
